MAMUJU – Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Mamuju menyatakan dukungan penuh terhadap penolakan warga atas tambang pasir di dua kabupaten di Sulawesi Barat, yakni Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu.
Wakil Ketua II PC PMII Mamuju, Rizaldi, menegaskan bahwa kekhawatiran warga terhadap potensi kerusakan lingkungan menjadi alasan utama dukungan ini. Ia menyatakan bahwa aktivitas tambang pasir berpotensi merusak ekosistem dan menghancurkan sumber penghidupan warga setempat.
“Kami mendukung penuh penolakan warga di Kabupaten Mamuju Tengah dan Pasangkayu terhadap tambang pasir. Kehadiran tambang ini dapat berdampak buruk pada lingkungan dan kehidupan masyarakat,” ujar Rizaldi, Rabu (1/1/2024).
Rizaldi juga mendesak pemerintah daerah untuk lebih cermat mempertimbangkan dampak jangka panjang dari tambang pasir di wilayah tersebut. Menurutnya, pemerintah harus belajar dari kasus-kasus kerusakan lingkungan di daerah lain akibat aktivitas tambang.
“Pemerintah harus lebih bijak dan berhati-hati. Jangan sampai kerusakan lingkungan seperti di daerah lain terulang di Sulawesi Barat,” tegasnya.
Dalam pernyataannya, Rizaldi juga meminta Gubernur Sulbar segera mencabut izin operasional beberapa perusahaan tambang, termasuk PT. Yakusa Tolelo Nusantara, PT. Kulaka Jaya Perkasa, dan PT. Alam Sumber Rezeki. Ia menilai izin yang diberikan cacat prosedur dan berpotensi besar merusak lingkungan.
“Kami mendesak Gubernur Sulbar untuk memerintahkan pencabutan izin perusahaan tambang ini. Proses penerbitan izinnya diduga cacat prosedur, dan dampaknya jelas mengancam kehidupan warga,” tambah Rizaldi.
Selain itu, ia juga meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat untuk turun tangan mengawal aspirasi warga. Menurutnya, DPRD harus lebih proaktif membela hak-hak rakyat yang terdampak kebijakan tambang.
“DPRD Sulbar harus membuktikan keberpihakannya kepada rakyat. Mereka tidak boleh tinggal diam, melainkan harus memperjuangkan kepentingan warga yang menolak tambang pasir ini. Ini soal ruang hidup dan masa depan banyak orang,” ujar Rizaldi.
Rizaldi berharap penolakan warga ini menjadi peringatan penting bagi pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam memberikan izin tambang. Ia juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan terkait sumber daya alam.
“Semoga ini menjadi pelajaran bagi semua pihak. Pemerintah harus memastikan keterlibatan warga dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka,” tutup Rizaldi.
