OPINI — Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu pilar utama dalam proses demokrasi di Indonesia. Rakyat, melalui hak pilihnya, menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin daerah mereka untuk jangka waktu tertentu. Pemimpin yang terpilih diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih baik, meningkatkan kesejahteraan, dan menjalankan pemerintahan dengan bersih serta transparan. Namun, apa jadinya jika seorang calon kepala daerah yang maju dalam pemilihan memiliki status sebagai tersangka dalam kasus hukum? Apakah mereka masih layak mendapatkan kepercayaan dari rakyat, atau justru menjadi ancaman bagi sistem hukum dan demokrasi?
Hak Politik dan Asas Praduga Tak Bersalah
Dalam sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia, setiap warga negara memiliki hak politik yang dilindungi oleh undang-undang, termasuk hak untuk memilih dan dipilih. Hal ini berarti, siapapun yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan, berhak untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Termasuk di antaranya mereka yang sedang berurusan dengan hukum atau memiliki status tersangka. Salah satu prinsip utama dalam hukum Indonesia adalah asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).
Asas ini menjamin bahwa seseorang tidak dapat dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Dalam konteks ini, calon kepala daerah yang berstatus tersangka tetap memiliki hak politik untuk mencalonkan diri. Menjadi tersangka tidak secara otomatis menghilangkan hak seseorang untuk berpartisipasi dalam proses politik. Meskipun demikian, isu etika dan moralitas tentu menjadi sorotan utama.
Bagaimana mungkin seseorang yang terlibat dalam masalah hukum dianggap layak memimpin sebuah daerah? Apakah hal ini sesuai dengan harapan rakyat yang mendambakan pemimpin bersih dan berintegritas?
Dilema Etika dan Moralitas
Ketika seorang calon kepala daerah yang berstatus tersangka maju dalam pemilihan, muncul dilema antara hak politik dan nilai etika serta moralitas. Di satu sisi, hak politik calon tersebut diakui oleh konstitusi. Di sisi lain, kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dapat terganggu jika masyarakat merasa bahwa calon yang terlibat masalah hukum tidak memiliki integritas yang dibutuhkan untuk memimpin.
Masyarakat sering kali berharap bahwa calon kepala daerah adalah figur yang bersih dari segala bentuk pelanggaran hukum. Seorang pemimpin diharapkan memiliki moralitas yang tinggi, dapat menjadi teladan, dan mampu menjaga integritas pribadi serta lembaga yang dipimpinnya. Ketika seorang tersangka kasus korupsi, misalnya, tetap mencalonkan diri, ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah orang tersebut masih layak untuk mendapatkan amanah dari masyarakat?
Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Jika seorang calon kepala daerah memiliki status tersangka dalam kasus korupsi, kepercayaan publik terhadap proses pemilihan dapat menurun.
Masyarakat mungkin merasa skeptis terhadap integritas proses pemilu, apalagi jika calon yang berstatus tersangka tersebut menang. Dalam kasus seperti ini, muncul risiko bahwa kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi secara keseluruhan akan semakin terkikis.
Realitas Politik dan Dukungan Elektoral
Meskipun demikian, dalam beberapa kasus, calon kepala daerah yang berstatus tersangka masih mendapatkan dukungan elektoral yang signifikan. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas politik di Indonesia, di mana popularitas calon sering kali lebih diutamakan dibandingkan rekam jejak mereka.
Beberapa calon memiliki basis dukungan yang kuat dari partai politik, jaringan sosial, atau bahkan masyarakat yang terlanjur loyal terhadap sosok tertentu, terlepas dari permasalahan hukum yang melilitnya.
Ada beberapa faktor yang menjelaskan mengapa calon kepala daerah yang berstatus tersangka masih dapat meraih dukungan dari pemilih:
Pertama , kurangnya informasi yang mendalam di kalangan masyarakat terkait status hukum calon tersebut. Tidak semua pemilih memahami secara rinci kasus hukum yang sedang dihadapi calon kepala daerah. Hal ini diperparah dengan penyebaran informasi yang tidak selalu merata dan kadang-kadang dimanfaatkan oleh tim kampanye untuk menyembunyikan atau memutarbalikkan fakta.
Kedua , popularitas calon yang berstatus tersangka sering kali lebih dipengaruhi oleh program-program populis atau janji-janji yang mereka tawarkan. Masyarakat di daerah tertentu mungkin lebih fokus pada kebutuhan sehari-hari seperti perbaikan infrastruktur, bantuan sosial, dan lapangan pekerjaan daripada isu integritas dan moralitas calon. Dalam situasi di mana kebutuhan ekonomi mendesak, calon yang dapat menjanjikan pemenuhan kebutuhan tersebut cenderung mendapatkan dukungan, meskipun memiliki catatan hukum yang kurang baik.
Dampak Terhadap Kepercayaan Publik
Kehadiran calon kepala daerah yang berstatus tersangka dalam kontestasi politik tentu memiliki dampak besar terhadap kepercayaan publik. Salah satu dampak paling nyata adalah meningkatnya ketidakpercayaan terhadap institusi politik dan hukum. Ketika seorang tersangka dapat dengan bebas maju dalam pemilihan dan bahkan memenangkan kontestasi tersebut, masyarakat mungkin merasa bahwa sistem hukum di Indonesia lemah dan tidak mampu menegakkan keadilan.
Ketidakpercayaan ini tidak hanya merugikan institusi politik dan hukum, tetapi juga dapat memperburuk citra demokrasi di Indonesia. Demokrasi sejatinya dibangun di atas prinsip keterbukaan, keadilan, dan kepercayaan. Jika rakyat merasa bahwa pemimpin mereka tidak dipilih berdasarkan integritas dan kapasitas yang sebenarnya, melainkan berdasarkan kekuatan uang atau kekuasaan, maka legitimasi demokrasi akan terancam. Masyarakat mungkin mulai meragukan apakah suara mereka benar-benar dihargai atau hanya digunakan sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan kelompok tertentu.
Peran Partai Politik dan Penegakan Hukum
Dalam hal ini, peran partai politik sangat penting. Sebagai institusi yang memiliki kewenangan untuk mencalonkan seseorang, partai politik seharusnya lebih selektif dalam memilih calon yang akan mereka usung. Sayangnya, dalam beberapa kasus, partai politik justru mendukung calon yang berstatus tersangka karena berbagai pertimbangan, termasuk potensi kemenangan atau kepentingan jangka pendek lainnya.
Partai politik seharusnya menjadi benteng pertama dalam menjaga integritas pemilu. Dengan menyeleksi calon yang bersih dan berkompeten, partai politik dapat membantu memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Di sisi lain, lembaga penegak hukum juga memiliki tanggung jawab besar untuk segera menyelesaikan kasus-kasus hukum yang melibatkan calon kepala daerah. Penundaan dalam proses hukum dapat menimbulkan spekulasi negatif dan merusak citra lembaga peradilan.
Membangun Demokrasi yang Sehat
Dalam menghadapi situasi di mana calon kepala daerah berstatus tersangka, penting bagi kita untuk kembali meninjau nilai-nilai dasar demokrasi. Demokrasi bukan hanya tentang prosedur pemilihan yang berlangsung setiap lima tahun sekali, tetapi juga tentang kualitas pemimpin yang dipilih dan bagaimana mereka menjalankan amanah dari rakyat.
Calon kepala daerah yang berstatus tersangka, meskipun secara hukum masih memiliki hak untuk mencalonkan diri, seharusnya mempertimbangkan dampak dari keputusan mereka. Tidak hanya pada diri mereka sendiri, tetapi juga pada masyarakat yang akan mereka pimpin. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berani mempertanggungjawabkan perbuatannya, bukan hanya di hadapan hukum, tetapi juga di hadapan rakyat.
Masyarakat, sebagai pemegang hak suara, juga perlu lebih kritis dalam memilih pemimpin. Keputusan memilih tidak hanya berdampak pada lima tahun ke depan, tetapi juga pada masa depan daerah dan bangsa secara keseluruhan. Dengan semakin banyaknya informasi yang tersedia, pemilih harus dapat menilai calon berdasarkan rekam jejak, integritas, dan visi yang mereka tawarkan.
Calon kepala daerah yang berstatus tersangka menimbulkan dilema besar dalam sistem demokrasi Indonesia. Di satu sisi, mereka memiliki hak politik yang harus dihormati. Namun, di sisi lain, masyarakat memiliki harapan yang besar terhadap integritas pemimpin mereka. Status tersangka tidak hanya memengaruhi kepercayaan publik terhadap calon tersebut, tetapi juga terhadap proses demokrasi secara keseluruhan.
Oleh karena itu, diperlukan partisipasi aktif dari semua pihak, mulai dari partai politik, penegak hukum, hingga masyarakat, untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia dapat berjalan dengan sehat dan transparan. Hanya dengan demikian, kita dapat mewujudkan harapan rakyat dan menyingkirkan segala ancaman yang dapat merusak fondasi demokrasi bangsa ini.
Penulis : Efendy Regita Cahyono
Mahasiswa UIN KHAS Jember
