PONOROGO – Rapat paripurna DPRD Ponorogo dilakukan dengan agenda penyampaian rekomendasi legislatif atas Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2023.
Hadir pada kesempatan ini tentunya jajaran pimpinan dan anggota DPRD Ponorogo, Wabup Lisdyarita serta Forkopimda Kabupaten Ponorogo.
“Hari ini kita menyerahkan hasil kerja pansus (legislatif) terkait LKPJ Bupati tahun 2023,” ujar Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto, Senin (13/5/2024).
Selama satu bulan pansus bekerja, banyak hal menjadi catatan apakah Bupati dalam mengimplementasikan program kerja -nya itu linier dan sesuai dengan yang tertuang RPJMD.
“Diantaranya, Bupati memberikan jaminan tidak adanya kelangkaan pupuk bersubsidi. Faktanya, hampir setiap musim tanam para petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi,” bebernya.
Juga menyorot soal bantuan khusus keuangan desa (BKKD), banyak desa mendapatkan alokasi anggaran (BKKD) ini sangat tinggi.
“Namun ada desa yang mendapatkan alokasi (anggaran) kecil bahkan ada yang tak mendapat sama sekali,” urainya.
Telah disampaikan ke Pemkab Ponorogo, agar bagaimana kedepan ada kriteria-kriteria yang jelas dan proporsional terkait alokasi (anggaran) ini.
“Takutnya menjadi kecemburuan (desa) dan ketimpangan. Mengingat setiap desa itu tetap memiliki peran dan kontribusi terhadap pembangunan daerah,” imbuhnya.
Selain itu terkait infrakstuktur, agar supaya pembangunan infrakstuktur ini tidak terpusat di wilayah perkotaan saja. Harus juga dipikirkan pembangunan infrakstuktur pedesaan.
“Sekilas kalau kita melihat di perkotaan memang telah memadai, namun untuk daerah pelosok (infrakstuktur) masih jauh dari harapan,” ungkapnya.
Berikutnya sesuai visi misi (RPJMD) Bupati menyoal resapan sumur air dalam. Ada laporan dari masyarakat juga dirasa tidak proporsional, penyebarannya tidak sesuai luasan wilayah.
“Tentu rekomendasi-rekomendasi ini nantinya akan ditindaklanjuti di peraturan daerah LKPJ Bupati,” tandasnya. (Adv)
