JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat berbagai apresiasi dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, pada Kamis (30/01/2025).
Pujian tersebut diberikan atas capaian kinerja tahun 2024 dan progres 100 hari kerja, termasuk langkah tegas dalam penanganan sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Tangerang, optimalisasi Reforma Agraria, serta pemberantasan mafia tanah.
“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas paparan sembilan program 100 hari kerja yang menunjukkan progres kinerja luar biasa,” ujar Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.
Anggota Komisi II DPR RI Heri Gunawan turut menyoroti keberhasilan pengelolaan anggaran tahun 2024, dengan realisasi Rp7,8 triliun atau 99,04 persen dari total anggaran non-blokir, serta pencapaian persetujuan RDTR dan PTSL yang melampaui 100 persen target.
Apresiasi juga datang dari Taufan Pawe, yang menyoroti langkah tegas Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dalam membatalkan alas hak bermasalah. “Saya mengapresiasi sikap Pak Menteri yang berani mengambil keputusan tegas,” ujarnya.
Menanggapi apresiasi tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan komitmennya untuk menuntaskan seluruh permasalahan pertanahan dengan transparansi. “Kami akan terus bekerja maksimal dan menyampaikan semua informasi secara terbuka agar tidak menimbulkan isu liar di masyarakat,” katanya.
Dengan dukungan penuh dari Komisi II DPR RI, Kementerian ATR/BPN diharapkan semakin meningkatkan kinerja dan mempercepat implementasi kebijakan pertanahan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.