LAHAT – Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat menggeledah Kantor BPMDES Kabupaten Lahat terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pemetaan batas wilayah desa tahun anggaran 2023. Penggeledahan berlangsung pada Kamis (27/2/2025) sekitar pukul 02.00 WIB.
Dalam operasi ini, tim kejaksaan menyita sejumlah barang bukti, termasuk dua unit laptop, ponsel, dan berbagai dokumen penting yang berkaitan dengan proyek tersebut. Penggeledahan juga dilakukan di kantor CV. Citra Data Indonesia, perusahaan yang ditunjuk untuk mengelola proyek pemetaan desa.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Lahat, Mhd. Padli Habibi, S.H., menyatakan bahwa proyek ini diduga bermasalah. Setiap desa diwajibkan membayar Rp35 juta untuk pembuatan peta desa, namun dari 36 desa yang seharusnya membayar, hanya 24 yang memenuhi kewajiban, sedangkan sisanya diduga fiktif.
“Kami telah memeriksa 303 saksi yang terkait dengan proyek ini. Dugaan tindak pidana korupsi akan kami proses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Plt. Kepala BPMDES Lahat, Subhan Awali, S.TTP., M.Si., merespons penggeledahan dengan singkat. “Silakan, itu memang tugas mereka,” ujarnya.
