JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai tancap gas di awal tahun. Dalam rangka meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), jajaran kementerian diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian kinerja triwulan I tahun 2025.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, menegaskan pentingnya konsistensi dalam memperbaiki kualitas kinerja demi pelayanan publik yang optimal.
“Untuk bisa mendapatkan tunjangan kinerja (tukin) di atas 80%, kita harus punya nilai SAKIP yang kuat. Tahun 2024, kita naik tipis dari 69,17 ke 70,54. Masih BB, tapi ini momentum untuk terus melesat,” kata Suyus Windayana saat membuka agenda evaluasi di Kantor Kementerian ATR/BPN, Senin (21/04/2025).
Ia mengungkapkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, tren nilai SAKIP terus menunjukkan perbaikan, dengan capaian rata-rata 69,56 poin. Lebih dari sekadar syarat tukin, nilai SAKIP juga menjadi wajah keberhasilan Reformasi Birokrasi.
Beberapa indikator strategis bahkan mencetak prestasi mengesankan. Misalnya, pendapatan per kapita penerima akses Reforma Agraria yang mencapai 114% dan kepastian hak atas tanah yang mencapai 100%.
Namun, tantangan tetap ada. Ketimpangan penguasaan tanah, terutama di kawasan padat seperti Jawa dan Bali, masih menjadi pekerjaan rumah yang tak bisa diselesaikan secara instan.
“Evaluasi tidak boleh parsial. Kita harus membaca data dan kondisi wilayah secara menyeluruh,” tegasnya.
Senada dengan itu, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyoroti pentingnya akuntabilitas menyeluruh di tubuh institusi.
“ATR/BPN adalah institusi besar dengan 566 satuan kerja. Tanpa monitoring dan evaluasi berkala, kita sulit menjadi institusi yang adaptif dan dipercaya publik,” ungkap Dalu.
Evaluasi triwulan ini, kata Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Andi Tenri Abeng, digelar selama 21–25 April 2025 dan mencakup seluruh satuan kerja di pusat maupun daerah.
Pembukaan evaluasi dihadiri langsung para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ATR/BPN dan diikuti secara daring oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajarannya.
