PONOROGO – Legislatif meminta agar Dinas Pendidikan (Dindik) mengevaluasi terkait kurang diminatinya (siswa) sejumlah SD Negeri di Ponorogo.
Bahkan sejumlah SD Negeri terpaksa gulung tikar dan diantaranya di lakukan regrouping (penggabungan sekolah). Tahun ini, ada 8 SD Negeri yang dilakukan regrouping untuk bergabung dengan sekolah lain terdekat.
Diantaranya adalah SDN 2 Kertosari Babadan, SDN 2 Banyudono Ponorogo, SDN 3 Bangunrejo Sukorejo, SDN 1 Ngumpul Balong, SDN 2 Pelem Bungkal. Lalu SDN 3 Bedoho Sooko, SDN 5 Baosan Lor Ngrayun, dan SDN 6 Mrayan Ngrayun.
Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto mengatakan, diakui atau tidak saat ini SD Negeri dapat dikatakan kalah saing dengan (SD) swasta maupun Madrasah Diniyah (MI). Ini menjadi bukti masyarakat sadar terkait pendidikan.
“Ini justru menandakan jika orang tua/wali murid mempercayakan kepada sekolah dengan biaya tinggi (swasta). Artinya, stigma orang tua keberatan dengan biaya tinggi SD terbantahkan lewat ini,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (20/6/2023).
Jika sebenarnya maindset -nya orang tua/wali murid demikian, harusnya tidak ada lagi anak yang putus sekolah. Toh, bisa disekolahkan di SD Negeri dengan biaya yang lebih murah.
“Saat ini memang banyak SD Negeri yang kekurangan murid. Ini berarti persoalan kualitas dan kwantitas. Serta menjadi auto kritik kepada lembaga pendidikan negeri, kenapa masyarakat lebih memilih (sekolah) swasta meski dengan biaya tinggi,” bebernya.
Tentu ini sangat memperihatinkan. Artinya SD Negeri di Ponorogo ini perlu dievaluasi oleh Dinas Pendidikan. Kenapa bisa kualitas pendidikan SD Negeri semakin menurun.
“Padahal, alokasi anggaran untuk pendidikan (Negeri) itu 20% dari APBD. Termasuk ada tunjangan penghasilan pegawai (TPP) guru yang cukup tinggi.
Jika dikaji, total keseluruhan (TPP guru) memakan anggaran kurang lebih Rp 200 milyar dalam setahun.
“Ini menjadi sinyal bagi Dindik Ponorogo untuk segera memperbaiki kualitas pendidikan di SD Negeri,” tandasnya.
