PROBOLINGGO — Pemerintah Kabupaten Probolinggo kembali menjadi sorotan publik usai resmi mengambil alih pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Stadion Gelora Merdeka Kraksaan dan merevitalisasi jalan alun-alun yang secara fisik masih tergolong layak.
Meski langkah ini diklaim sebagai strategi penataan ruang publik dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kebijakan tersebut justru menuai kritik tajam dari sejumlah kalangan yang menilai pemerintah terlalu elitis dalam menentukan prioritas pembangunan.
Ketimpangan kian terasa ketika membandingkan wajah Alun-Alun Kraksaan yang bersolek, dengan kondisi memprihatinkan di kawasan Pantai Bahak Indah, Kecamatan Tongas. Fasilitas utama seperti gazebo dan boardwalk rusak parah, sampah berserakan, dan tidak ada upaya konkret pemeliharaan. Sudah satu tahun berlalu, namun wajah pantai ini tetap kusam, seolah ditinggalkan dari peta perhatian pemerintah.
Kritik keras datang dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Probolinggo melalui Bidang Lingkungan. Mereka menilai, pembangunan ruang publik selama ini hanya dipusatkan di area strategis dan mudah terlihat, sementara wilayah pinggiran seperti Tongas, Sukapura, dan Kuripan terus-menerus diabaikan.
“Pantai Bahak Indah itu bukan hanya pemandangan, tapi juga potensi ekonomi. Sayangnya, pemerintah seperti hanya peduli pada estetika kota untuk menyambut pejabat, bukan untuk rakyat,” ujar M. Kholilur Rohman, Ketua Bidang Lingkungan Hidup HMI Probolinggo, Jumat (11/4/2025).
Ia menambahkan bahwa ketidakadilan dalam pengelolaan ruang publik menciptakan jurang pembangunan yang melebar, baik secara sosial maupun ekonomi.
HMI mendesak pemerintah daerah melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kawasan wisata dan ruang publik, termasuk di wilayah pinggiran. Mereka juga menyatakan kesiapan untuk menjadi mitra kritis dan konstruktif dalam mengawal pengelolaan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.
“Kami ingin Probolinggo dibangun dari ujung ke ujung. Jangan hanya membangun tempat yang bisa difoto, tapi tinggalkan wilayah yang lebih sunyi,” tegas Ilur.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkim Kabupaten Probolinggo, Roby Siswanto, belum memberikan pernyataan resmi saat dikonfirmasi melalui WhatsApp terkait alasan revitalisasi alun-alun Kraksaan yang dinilai masih baik secara infrastruktur.
