PASURUAN – Mendekati pelaksanaan Pilkada 2024 yang tinggal dalam hitungan hari kedepan, tampak sejumlah perwakilan warga yang tergabung dalam Elemen Masyarakat Pasuruan (E-Mapas) mendatangi kantor Walikota Pasuruan, Jawa Timur Senin (18/11/2024) pagi.
Kedatangan mereka (E-Mapas) ke kantor tersebut adalah untuk menyampaikan pesan moral kepada para ASN terutama Pegawai Negeri Sispi (PNS) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, agar betul-betul dapat menjaga sekaligus menjalankan netralitasnya selama Pilkada 2024 dengan baik dan benar.
Dalam kesempatan itu, E-Mapas pun menyayangkan lantaran aksi audiensinya itu tidak dapat tersampaikan secara langsung kepada Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Pasuruan atau pejabat setingkat dibawahnya. Namun hanya ditemui melalui perwakilan dari Bakesbangpol, Kota Pasuruan.
Setelah ditemui beberapa saat oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) di ruang tunggu kantor Walikota Pasuruan, kemudian acara audiensi itu bergeser dan berlangsung di Kantor Bakesbangpol, Kota Pasuruan yang masih dalam komplek perkantoran Pemkot Pasuruan.
“Sebetulnya kami ingin bertemu langsung dengan Pjs Walikota, Sekda ataukah Asisten yang berkompeten pada bidang ini. Tujuan kami tidak lain dalam pilkada 2024, kita menghendaki ASN itu tetap pada barisan Netral. Karena menurut kami, potensi potensi keberpihakan dari ASN khususnya pegawai itu sangat kentel sekali,” kata Rachmad Tjahjono, salah satu pegiat sosial yang tergabung dalam E-Mapas.
Dijelaskan oleh Rachmad Tjahjono, bahwa ASN merupakan salah satu unsur penting dalam menciptakan suasana birokrasi pemerintahan yang sehat dan adil tanpa adanya tekanan dari suatu golongan atau kepentingan politik manapun.
“Bagi kami ASN adalah sebuah instrumen penting dalam Pilkada ini, maka dari itu kami berharap dapat menciptakan suasan kondusif. ASN tidak boleh terlibat didalamnya, yang pasti akan menimbulkan konflik konflik didalam birokrasi. Maka kita ingatkan hal itu,” ujarnya.
Lanjutnya, “Mari sama sama kita ciptakan iklim politik yang sehat, berdemokrasi, jurdil, demi kepentingan masyarakat Kota Pasuruan secara keseluruhan,” imbuh yang akrab disapa Yono.
Hal senada juga disampaikan oleh Ismail Makki yang juga ikut bergabung didalam E-Mapas, dimana pihak Pj Walikota Pasuruan harus bertindak lebih tegas apabila didapati pegawainya yang terafiliasi serta berpihak kepada salah satu pasangan terutama di Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan 2024.
Perlu diketahui bersama, bahwa pada pelaksanaan pesta demokrasi Pilkada di Kota Pasuruan, pada tahun ini hanya diikuti oleh satu pasangan calon yaitu pasangan Adi Wibowo – Nawawi dengan nomor urut 01 melawan Kotak Kosong dengan nomor urut 02.
“Kita ingin menyampaikan kepada pemerintah kota Pasuruan pertama terkait dengan netralitas ASN, penting sekiranya Pj Walikota untuk melakukan tindakan kongkrit terhadap netralitas ASN”, ungkapnya.
Lebih lanjut ia juga berharap. “Ini masih ada masa tenang dalam waktu satu Minggu kedepan, kita minta dimaksimalkan. Kita ingin agar Pilkada ini bisa berjalan dengan baik, muncul pemimpin yang berkualitas dengan demokrasi yang benar-benar demokratis”, papar Ismail Makki.
Sementara dari Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Pasuruan, Drs. Mokhamad Faqih menjelaskan alasan Pjs. Walikota Pasuruan tidak bisa menemui para audiensi karena lagi dinas keluar daerah. Sedangkan Sekda dan Asisten ada agenda rapat dengan DPRD Kota Pasuruan.
“Ibu Pj saat ini ada dinas luar yang harus dihadiri oleh beliau langsung, ke Jakarta. Untuk Pak Sekda dan Asisten lagi ada rapat banggar, yang harus dihadiri beliau langsung di Kantor DPRD. Sehingga Bakesbangpol diutus untuk menerima dalam audensi saat ini”,
Dan berkaitan netralitas ASN, Faqih juga menuturkan bahwa pihak Pemerintah Kota Pasuruan sejauh ini juga sering menggaungkan dan mengingatkan terutama kepada para pegawai bahkan hingga di lingkungan kerja masing masing agar berpegang teguh pada ikrar dan pakta integritas yang disepakati bersama.
“Kita di lingkup Pemerintah Kota Pasuruan sudah melakukan kaitan dengan netralitas bagi ASN, Pak Sekda sudah membacakan ikrar yang diikuti semua kepala-kepala OPD. Bahkan kepala OPD diminta untuk mengikrarkan netralitas ini kepada ASN dilingkup OPD masing-masing,”
“Selain ikrar itu, semua ASN sudah menandatangani fakta integritas. Sedangkan adanya itu, diharapkan semua ASN harus patuh terhadap netralitas ini”, pungkas Faqih, sekaligus sebagai Kepala Dinas definitif di Koperasi dan Usaha Mikro, Pemerintah Kota Pasuruan. (Eko)
