PROBOLINGGO – Tim Investigasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LSM LIRA) Kabupaten Probolinggo menyoroti keras aktivitas salah satu perusahaan yang diduga beroperasi tanpa izin resmi dari dinas terkait.
Perusahaan yang dimaksud adalah PT Gorip Nanda Guna, yang dilaporkan telah melakukan kegiatan produksi hampir satu tahun terakhir tanpa mengantongi legalitas usaha.
“Praktik semacam ini menjadi bukti nyata bahwa perusahaan tidak patuh pada regulasi. Jika aturan saja diabaikan, bagaimana dengan hak-hak masyarakat sekitar?” tegas Noval, Ketua Tim Investigasi sekaligus Aktivis Antikorupsi Probolinggo, dalam keterangannya.
Menurutnya, investasi dan kehadiran pelaku usaha memang dibutuhkan untuk kemajuan daerah. Namun, segala bentuk usaha harus tunduk pada peraturan yang berlaku, termasuk soal perizinan.
“Kami tidak anti-investasi. Tapi hukum harus ditegakkan. Kalau melanggar, Pemkab Probolinggo wajib memberikan sanksi hingga perusahaan itu benar-benar legal dan patuh,” lanjut Noval.
Tim investigasi juga menyoroti kekhawatiran masyarakat sekitar terhadap dampak lingkungan dan jaminan kesejahteraan para pekerja, mengingat perusahaan berjalan tanpa kontrol dan pengawasan resmi.
Untuk itu, LSM LIRA mendesak Bupati Probolinggo agar segera mengambil tindakan tegas dan tidak membiarkan pelanggaran ini terus berlarut-larut.
Kasus ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi semua pihak agar tidak bermain-main dengan hukum. Selain itu, LIRA mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi kegiatan usaha di lingkungannya masing-masing.
“Kami berkomitmen untuk terus mengawal proses ini hingga tuntas, demi tegaknya hukum dan keadilan di Kabupaten Probolinggo,” tutup Noval.
