JAKARTA – Platform Bhumi ATR/BPN semakin ramai diperbincangkan publik. Sebagai inovasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), platform ini mempermudah akses informasi berbasis Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan terus mendapatkan apresiasi, termasuk dari komunitas internasional.
Bhumi ATR/BPN, yang diluncurkan pada 2012 setelah perencanaan sejak 2010, menyediakan data geospasial yang transparan dan interaktif. Baru-baru ini, platform ini mendapatkan penghargaan dalam pertemuan ahli geospasial internasional di Bali, memperkuat posisinya sebagai pionir dalam pelayanan publik berbasis teknologi.
“Kami ingin masyarakat dapat dengan mudah mengakses peta interaktif serta alat pencarian lokasi dan informasi geospasial,” ungkap Herjon Panggabean, Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, saat ditemui di Jakarta Selatan pada Jumat (24/01/2025).
Platform ini memungkinkan masyarakat untuk:
- Memeriksa dan memastikan data bidang tanah sesuai sertifikat.
- Mengakses Zona Nilai Tanah, sehingga membantu memahami nilai tanah di lokasi tertentu.
- Melaporkan perbedaan data langsung melalui fitur #TanyaATRBPN.
Herjon juga menambahkan bahwa platform ini mendukung good governance, dengan mengedepankan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Selain membantu masyarakat umum, Bhumi ATR/BPN juga memudahkan pemerintah daerah dalam penetapan pajak tanah dan tata kelola pertanahan.
Dengan fitur swaplotting, pemilik tanah dapat memverifikasi dan memperbarui data sertifikat mereka secara online. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk terus menyempurnakan Bhumi ATR/BPN berdasarkan masukan masyarakat, sehingga platform ini menjadi alat strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif.