MAMUJU – Sorotan tajam tertuju ke Gedung DPRD Kabupaten Mamuju, saat puluhan pelajar dan mahasiswa dari Pulau Karampuang mengguncang pagi dengan aksi damai penuh semangat.
Mengibarkan nama Gerakan Vendetta, mereka bukan sekadar berdemo, tetapi menyerukan harapan yang selama ini tenggelam di antara ombak dan jalan terjal: akses transportasi layak demi masa depan pendidikan.
Setiap hari, para pelajar Karampuang harus menyeberangi lautan dan menapaki kaki hingga 3 kilometer untuk bisa sampai di sekolah. Tak hanya berjuang melawan jarak dan cuaca, mereka juga harus mengeluarkan biaya transportasi laut Rp70.000–Rp80.000 per bulan beban berat yang kerap mematahkan semangat dan mimpi, hingga memicu lonjakan angka putus sekolah.
Aksi ini berlangsung penuh daya ungkap: orasi membakar semangat, pembacaan tuntutan yang menggugah, hingga mural protes yang menghiasi tembok DPRD. Di antaranya tertulis, “Anak pulau juga berhak sekolah dengan aman” dan “DPRD Pengkhianat” pekik kecewa yang tak lagi bisa dibungkam.
Rozi, Koordinator Aksi, menegaskan bahwa suara ini bukan baru sekali digaungkan. “Sudah empat bulan kami bersuara, tapi telinga DPRD masih tuli,” ucapnya. “Kami bukan datang untuk ribut. Kami datang karena terlalu lama hak anak pulau diabaikan. Jika tetap bungkam, kami siap turun aksi berjilid-jilid.”
Mereka juga menagih janji Muh Nur, anggota DPRD Mamuju, yang pernah bersumpah akan mempertaruhkan jabatannya demi tuntutan ini. Komisi III DPRD pun tak luput dari sorotan karena nihil solusi nyata hingga kini.
Namun, aksi hari ini tak berakhir hampa. Sejumlah anggota DPRD akhirnya menerima massa aksi dan menandatangani komitmen tertulis untuk menghadirkan kapal dan bus sekolah bagi pelajar Karampuang. Sebuah langkah kecil, tapi penuh arti.
“Kami akan kawal janji ini sampai jadi nyata. Transportasi yang layak bukan kemewahan itu hak dasar untuk meraih pendidikan yang setara,” tutup Rozi dengan lantang.
