MAMUJU – Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Mamuju secara tegas mendesak Menteri PUPR untuk mencopot Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Barat.
Tuntutan ini disampaikan pada Rabu (22/1/2025), menyusul dugaan bahwa kantor BPJN Sulbar berdiri tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Ketua PMII Mamuju, Refli Sakti Sanjaya, mengungkapkan bahwa gedung BPJN Sulbar yang berlokasi di Jl. Badau Rimuku, Mamuju, diduga dibangun secara ilegal di atas lahan tanpa sertifikat jelas maupun IMB/PBG. Menurutnya, hal ini menjadi preseden buruk bagi institusi negara yang seharusnya menjadi contoh dalam mematuhi aturan hukum.
Desakan Tegas untuk Menteri PUPR
“Kami mendesak Menteri PUPR untuk segera mencopot Kepala BPJN Sulbar karena membiarkan pembangunan gedung yang diduga ‘liar’ tanpa IMB di area jalan nasional. Ini adalah bentuk pelanggaran serius,” ujar Refli.
Ia juga menyoroti sejumlah proyek di sekitar gedung BPJN Sulbar yang tidak memiliki papan informasi proyek. Kondisi ini dinilai mencurigakan dan menambah daftar dugaan ketidaktransparanan dalam pengelolaan anggaran.
Indikasi Korupsi dan Ketidakjelasan Proyek
Refli menambahkan, jika terbukti pembangunan gedung tersebut menggunakan dana negara tanpa dilengkapi dokumen legal seperti IMB, maka ada indikasi kuat praktik korupsi di balik proyek tersebut.
“Jika dana negara digunakan untuk membangun gedung tanpa kejelasan lahan dan IMB, itu jelas melanggar hukum. Kami meminta Aparat Penegak Hukum (APH) di Sulbar untuk mengusut tuntas dugaan ini tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Lebih lanjut, PMII Mamuju menilai tindakan Kepala BPJN Sulbar telah mencoreng kredibilitas lembaga, sehingga pencopotan adalah langkah yang paling tepat demi menjaga integritas institusi pemerintah.
Sorotan terhadap Transparansi Proyek
PMII juga menyoroti lemahnya transparansi dalam pelaksanaan proyek di sekitar gedung BPJN. Ketiadaan papan proyek yang mencantumkan informasi anggaran, sumber dana, dan tujuan pekerjaan dianggap melanggar prinsip keterbukaan.
“Kami melihat proyek-proyek di sekitar area tersebut berjalan tanpa informasi jelas. Hal ini semakin memperkuat dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan,” tambah Refli.
Harapan PMII untuk Penegakan Hukum
PMII Mamuju berharap agar kasus ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan Aparat Penegak Hukum. Refli menekankan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, terutama terhadap pejabat yang bertindak melawan aturan.
“Kami ingin persoalan ini diusut tuntas hingga ke akarnya. Jika hukum benar-benar ditegakkan, maka ini akan menjadi pelajaran penting bagi semua pihak,” pungkasnya.
Kasus ini kini menjadi sorotan publik di Mamuju, mengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara. Masyarakat berharap adanya tindakan tegas untuk memastikan keadilan dan kepatuhan hukum tetap terjaga.