Minan bin Miran bersama istrinya (Sani binti Sarbiah), warga Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan, Kabupaten Banyuasin
BANYUASIN | Portal-Indonesia.com – Salah satu dari 7 program yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) adalah Program Banyuasin Terbuka. Namun program yang telah dicanangkan tersebut berbeda dengan yang dialami Minan bin Miran.
Pria berumur 48 tahun itu diduga mendapatkan pelayanan buruk saat melakukan pengurusan dokumen kependudukan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin.
Bahkan, untuk mendapatkan KTP-el (kartu tanda penduduk elektronik) dan KK (kartu keluarga), warga Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan, Kabupaten Banyuasin itu terpaksa bermalam selama berhari-hari di emperan kuliner Pangkalan Balai.
“Sudah 4 hari bermalam di emperan kuliner Pangkalan Balai untuk menunggu KTP-el dan KK yang belum di online-kan,” kata Minan kepada awak media, Kamis (02/10/2020).
Menurut keterangan Minan, kejadian tersebut bermula saat dirinya mengurus pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan istrinya atas nama Sani binti Sarbiah (38) yang bekerja di sebuah perusahaan. Sementara untuk bisa mencairkan dana BPJS tersebut, ia (Minan) harus membawa KTP-el dan KK yang sudah online.
Tapi betapa terkejutnya Minan, ternyata KTP-el dan KK yang dicetak di UPTD Capil Kecamatan Selat Penuguan, tidak Online.
“Setelah tanya ke pihak Kantor UPTD terkait yang berada di kecamatan Selat Penuguan, saya disuruh kembali ke Disdukcapil Kabupaten Banyuasin untuk menemui salah satu pegawai di sana. Namun setelah sampai di Disdukcapil, pegawai tersebut tidak bisa ditemui dan saat ditelpon berkali-kali tidak pernah diangkat. Lalu saya menuju ke bagian Pelayanan dan bertemu dengan salah satu pegawai di bagian Pelayanan itu. Tapi saat di bagian pelayanan, bukannya dilayani tapi malah saya diusir keluar dengan begitu kasarnya dan disuruh pulang,” beber Minan.
Minan mengaku merasa kecewa sekali atas apa yang dialaminya di kantor Disdukcapil Banyuasin.
“Kami sangat kecewa sekali dengan pelayanan di Disdukcapil Pangkalan Balai ini. Kami kan orang bodoh dan nggak ngerti apa-apa pak, harusnya diberi petunjuk dan dilayani dengan ramah. Bukan untuk diusir layaknya hewan. Kami akan bertahan sampai besok hari Jumat di emperan kuliner ini untuk menunggu KTP dan KK online, karena uang kami sudah habis. Saat ini tinggal 50 ribu lagi untuk biaya ongkos pulang pergi, makan dan minum selama disini. Terakhir saya sudah jual HP Android seharga Rp 200 ribu untuk biaya makan dan minum kami,” tuturnya.
Peristiwa yang dialami warga tersebut, membuat Ketua JPKP Kabupaten Banyuasin, Indo Sapri, angkat bicara.
“Saya sangat mengecam keras atas tindakan oknum-oknum pegawai Disdukcapil Kabupaten Banyuasin yang lamban dalam pelayanan apalagi mengusir warga. Bila terbukti, saya meminta kepada Kepala Disdukcapil Kabupaten Banyuasin untuk menegur bila perlu memecat oknum tersebut,” tegas Indo Sapri.
Selain itu, Ketua JPKP Kabupaten Banyuasin berharap berharap agar pelayanan dan fasilitas Disdukcapil ditingkatkan lagi. “Kedepannya, kejadian serupa jangan sampai terulang lagi. Warga yang sudah terlanjur datang jauh-jauh dari kecamatan manapun agar dilayani dengan ramah dan beretika karena pelayanan di UPTD tiap-tiap Kecamatan kami amati belum begitu maksimal,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Banyuasin, Saukani, saat dikonfirmasi melalui pesan whatsApp-nya menyampaikan terimakasih atas informasi tersebut.
“Terimakasih informasinya. KK-nya sudah disampaikan ke staf untuk dikonsolidasikan di Ditjen Dukcapil Kemendagri, Insya Allah 1×24 jam,” kata Saukani lewat pesan singkatnya. (Hadi ST/Ril)
