MAMUJU – Aksi unjuk rasa jilid kedua yang digelar oleh Aliansi Rakyat Sulbar Tambang Pasir kembali mengguncang halaman Kantor Gubernur Sulawesi Barat di Jalan Abd Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Mamuju, Jumat (9/5/2025).
Demonstrasi yang menentang aktivitas tambang pasir di wilayah Pasangkayu, Karossa, dan Kalukku ini berubah ricuh. Bentrokan pun terjadi antara massa aksi dan aparat kepolisian, hingga beberapa peserta aksi mengalami pukulan di wajah. Bahkan, satu orang di antaranya diamankan akibat kericuhan tersebut.
Aksi ini juga melibatkan warga yang sebelumnya merupakan pendukung Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) saat masa pencalonan. Mereka kini mengaku kecewa, sebab SDK dinilai tidak menepati janji untuk menggelar audiensi langsung dengan warga penolak tambang pasir.
Jenderal Lapangan aksi, Sulkarnain, meluapkan kekecewaannya atas sikap gubernur. Menurutnya, alih-alih berdialog, gubernur justru hanya menyampaikan ceramah singkat tanpa menanggapi tuntutan dari massa aksi.
“Kami sangat kecewa, Pak. Kami datang ingin berdialog, tapi malah hanya diberi ceramah tanpa respons, lalu pulang begitu saja,” ujar Sulkarnain.
Ia mendesak agar pemerintah mengeluarkan pernyataan resmi dan tertulis sebagai dasar hukum penghentian aktivitas tambang. Jika tidak, ia khawatir kondisi ini bisa memicu konflik sosial di masyarakat.
“Kalau tidak ada surat hukum yang jelas, bisa terjadi konflik horizontal di bawah, Pak. Bisa baku bunuh orang nanti,” tambahnya.
Dalam pernyataan akhirnya, massa aksi menyatakan bahwa Gubernur Suhardi Duka telah gagal menunjukkan itikad baik terhadap rakyat. Mereka menilai SDK ingkar janji karena sebelumnya sempat mengundang warga untuk audiensi namun tidak menepatinya.
“Jika terjadi konflik di kampung kami, maka Gubernur Sulawesi Barat harus bertanggung jawab,” tegas Sulkarnain.
