SLEMAN – Bupati Sleman Harda Kiswaya menargetkan, lima tahun kedepan Sleman bisa bersih dari korupsi. Target ini akan terus diupayakan dengan harapan masyarakat Sleman bisa semakin sejahtera.
Harda Kiswaya mengatakan hal itu dalam sambutanya, ketima menerima penghargaan piagam apresiasi atas capaian kabupaten Sleman sebagai peringkat pertama se DIY dalam Monitoring Center For Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2024 dengan skor 97,38.
Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto dan diterima oleh Bupati Sleman harda Kiswaya, di Jogja Expo Center (JEC), Rabu (19/3/2025).
Dari tahun ketahun, Capaian MCP Kabupaten Sleman, skornya terus mengalami peningkatan. Di tahun 2022 Sleman meraih skor 92, kemudian tahun 2023 sebesar 92, dan di tahun 2024 meningkat menjadi 97,38. Selain menjadi peringkat pertama se-Provinsi DIY, skor MCP tahun 2024 membawa Kabupaten Sleman menempati peringkat 14 di tingkat nasional.
Atas prestasi yang diraihnya, Bupati Sleman Harda Kiswaya menyampaikan ucapan syukur atas capaian tersebut. Sebagai tidak lanjut, Harda telah melakukan koordinasi bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Susmiarto untuk mengoptimalkan hasil penilaian tersebut.
Harda Kiswaya juga menegaskan komitmennya untuk mencegah Pemkab Sleman dan seluruh jajarannya dari tindakan korupsi. “Ini mimpi saya, keinginan saya, lima tahun ke depan Sleman bersih dari korupsi,” kata Harda.
Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengingatkan kepada kepala daerah terkait komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ia menilai kepala daerah perlu memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk memberantas korupsi di daerahnya masing-masing.
Ia menekankan agar kepala daerah dapat menjadi contoh bagi karyawannya dalam membangun budaya kerja yang bersih.
“Kami harapkan dengan rapat koordinasi ini dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah,” jelasnya.
Budi juga memberikan arahan agar kegiatan ini dapat menjadi sarana kolaborasi dan kerjasama antara kepala daerah dengan KPK untuk memperkuat sinergi dalam memberantas korupsi (Brd)
