SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memulai penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dengan visi pembangunan yang lebih maju, sejahtera, dan berkarakter.
Dalam Forum Konsultasi Publik yang digelar pada Selasa (11/02/2025), berbagai elemen masyarakat diundang untuk memberikan kontribusi dalam menentukan kebijakan prioritas daerah.
Plt Bupati Sidoarjo, H. Subandi, SH, MKn, menegaskan bahwa pembangunan Sidoarjo ke depan akan berfokus pada penguatan SDM, kemandirian ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan.
“RKPD ini akan diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur. Kami ingin memastikan kebijakan yang disusun benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Subandi.
Lima fokus utama dalam RKPD 2026 mencakup:
- Penguatan SDM melalui peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- Pengentasan kemiskinan dengan intervensi sosial yang lebih tepat sasaran.
- Pembangunan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal seperti pertanian, perikanan, industri, dan perdagangan.
- Reformasi tata kelola pemerintahan dengan pendekatan yang bersih, adaptif, dan berbasis teknologi.
- Pengembangan infrastruktur ramah lingkungan yang tahan terhadap bencana dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Subandi menekankan pentingnya peran masyarakat dalam proses perencanaan. Forum konsultasi publik ini menjadi wadah bagi berbagai pihak, mulai dari akademisi, pengusaha, organisasi profesi, hingga perwakilan komunitas, untuk menyampaikan gagasan dan solusi pembangunan.
“Kami berharap semua pemangku kepentingan dapat berkontribusi aktif, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, yang hadir sebagai narasumber, memberikan masukan strategis untuk RKPD 2026. Salah satu sorotan utama adalah penanganan banjir, yang masih menjadi tantangan di beberapa wilayah Sidoarjo, dengan rekomendasi peningkatan kapasitas drainase dan sistem pengendalian banjir, penguatan regulasi tata ruang, serta pemanfaatan teknologi mitigasi untuk mengurangi risiko bencana.
Abdillah juga menyoroti pentingnya pengelolaan sampah berbasis 3R (reduce, reuse, recycle) dan edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran lingkungan.
Di sektor pendidikan, ia menegaskan perlunya rehabilitasi sekolah-sekolah dengan fasilitas yang kurang memadai, karena infrastruktur pendidikan yang baik menjadi kunci peningkatan kualitas SDM.
“Jangan hanya fokus pada angka partisipasi sekolah, tapi juga pada kualitas sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran,” ujarnya.
Di era digital, Abdillah menekankan pentingnya digitalisasi layanan publik yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama generasi Z.
Abdillah juga mengingatkan agar program “Satu Desa Satu Duta Wisata” tidak hanya menjadi slogan, tetapi diimplementasikan secara nyata. Ia percaya bahwa pariwisata bisa menjadi sektor unggulan jika dikelola dengan serius.
“Kita harus mengubah mindset. Sidoarjo bukan hanya kota penyangga, tapi bisa menjadi kota mandiri yang berdaya saing global,” tegasnya.
Sebagai penutup, Abdillah menekankan bahwa pembangunan Sidoarjo tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Pemerintah perlu membuka peluang kemitraan dengan berbagai pihak untuk memastikan pembangunan berjalan lebih optimal.
“DPRD siap mendukung penuh kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan kemajuan Sidoarjo,” pungkasnya.
Dengan adanya forum ini, diharapkan RKPD 2026 mampu merangkum berbagai aspirasi masyarakat dan menghasilkan kebijakan yang inovatif serta berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang.
