JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meminta dukungan dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), untuk mempercepat proses Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat alur persetujuan KKPR yang selama ini terhambat.
“Proses PKKPR masih lamban karena peta yang belum tersedia lengkap. Bagaimana kita bisa mewujudkan pelayanan investasi yang cepat dan tepat? Diperlukan inisiasi koordinasi lebih lanjut dari Kemenko untuk memperkuat peran Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan dalam proses review PKKPR,” ujar Nusron dalam Rapat Koordinasi di Aula Prona, Kementerian ATR/BPN pada Selasa (5/11/2024).
Nusron juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di jajaran ATR/BPN, khususnya di bidang tata ruang. Ia berharap adanya perubahan dalam Struktur Organisasi Teknis dan Tata Kerja (SOTK) untuk mendorong percepatan pelayanan di daerah.
“Di setiap Kantor Pertanahan minimal harus ada tiga orang yang benar-benar paham tata ruang, sehingga pelayanan bisa lebih cepat tanpa harus bergantung pada pusat,” jelasnya.
Saat ini, Kementerian ATR/BPN juga tengah mengupayakan peningkatan peran daerah melalui revisi Peraturan Presiden tentang SOTK. Rancangan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri PAN-RB, yang diharapkan akan memperkuat layanan KKPR di tingkat daerah.
Menko AHY turut menggarisbawahi pentingnya sinkronisasi dalam tata ruang untuk mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
“Pengelolaan tata ruang harus terpadu, mencakup darat, laut, udara, dan bawah tanah, semuanya harus terintegrasi,” katanya.
Menurut AHY, integrasi tata ruang akan memberikan dampak positif bagi pembangunan infrastruktur nasional.
“Semangat keberlanjutan harus diwujudkan dengan terobosan baru. Dengan tata ruang yang terintegrasi, kita dapat mencapai pembangunan yang lebih optimal,” tambahnya.
Hadir dalam rapat ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan beserta jajaran pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN. (*)
