PONOROGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo sukses untuk menurunkan angka kasus prevalensi stunting (gagal tumbuh kembang anak).
Dalam kurun kurang lebih 3 tahun ini, angka prevalensi stunting mengalami tren penurunan yang cukup signifikan.
“Mengacu data pada aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), angka kasus stunting turun drastis,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Ponorogo,” Dyah Ayu Puspitaningarti, (30/10/2024).
Pihaknya merinci, jika dibandingkan pada tahun 2019-2020 lalu sebesar 16,86%. Pada tahun 2021-2023 turun menjadi 9,33%, dengan kata lain turun drastis sebanyak 5,59%.
“Tahun 2019 itu di angka 17,8%, tahun 2020 itu 16,86%, tahun 2021 itu 14,92%, tahun 2022 itu 13,13% dan tahun 2023 turun lagi menjadi 9,33%. Stunting di Jatim lebih rendah dari nasional. Angka nasional 21,5% sementara di Jatim 17,7% di tahun 2023,” bebernya.
Kunci kesuksesan dalam menurunkan angka stunting ini meliputi pencegahan (sosialisasi dan pembinaan), preventif (menekan remaja putri animea, calon pengantin untuk siap umur, dan pemantauan ibu dan calon bayi cukup gizi) serta kuratif (pengukuran dan evaluasi bayi lahir).
“Kita juga menggulirkan Program Pangan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) bagi 1.103 balita, dengan anggaran Rp 1,1 milyar. Program ini memberikan susu khusus untuk anak stunting (maupun gizi buruk),” tambahnya.
Selain itu, melalui peraturan bupati (Perbup), juga dialokasikan dana desa (ADD) untuk program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di tahun 2021-2023.
“Hal ini untuk pencegahan kasus stunting di Kabupaten Ponorogo,” tandasnya. (*)
