SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo semakin memperkuat komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik dengan melakukan transformasi digital pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Pjs. Bupati Sidoarjo, Muhammad Isa Ansori, menegaskan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas informasi publik kini menjadi prioritas utama dalam tata kelola pemerintahan.
Hal ini disampaikan dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang digelar secara daring oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Selasa (15/10/2024). Dalam kesempatan tersebut, Isa Ansori menjelaskan berbagai inovasi yang telah diimplementasikan, seperti pembentukan Tim Percepatan Daftar Informasi Publik (DIP), pengembangan aplikasi layanan informasi publik, serta transformasi website PPID di seluruh OPD dan desa di Sidoarjo.
“Komitmen keterbukaan informasi kami sudah mencakup hingga tingkat desa. Kami telah melatih 100 desa untuk siap melayani kebutuhan informasi masyarakat,” ungkap Isa Ansori.
Transparansi informasi ini juga berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sehingga masyarakat dapat mengaksesnya secara online. Selain itu, layanan manual tetap tersedia, termasuk untuk penyandang disabilitas.
Langkah inovatif ini mendapat apresiasi dari Komisi Informasi Jawa Timur. Sholahuddin, perwakilan dari Komisi Informasi, menyoroti bahwa Sidoarjo telah membuat lompatan besar dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik dan berharap komitmen ini terus didukung.
Pjs. Bupati juga merencanakan sosialisasi PPID ke kampus-kampus untuk memperluas akses informasi bagi mahasiswa dan akademisi. “Kampus adalah pusat informasi yang penting, dan kami ingin melibatkan mahasiswa secara aktif dalam keterbukaan informasi ini,” tambahnya.
Transformasi ini turut didukung oleh inovasi digital seperti aplikasi SIMANIS, Redash LKPP, BIG BOX, AMEL, dan SIRUP, yang memperkuat transparansi dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sidoarjo.
