MAMUJU – Puluhan mahasiswa dan warga dari Kecamatan Tapalang Barat menggelar aksi protes di depan Kantor DPRD Sulawesi Barat, Kamis (10/4/2025). Mereka menuntut penghentian penggunaan jalan umum oleh perusahaan tambang di Desa Lebani, Dusun Mepaang.
Aksi yang berlangsung di Jalan Abd. Malik Pattana Endeng, Mamuju ini dipicu keresahan warga terhadap dampak aktivitas tambang yang dianggap membahayakan keselamatan publik, terutama anak-anak sekolah, serta mencemari udara sekitar.
Muh. Ahyar selaku koordinator lapangan menegaskan, tuntutan mereka hanya satu: perusahaan dilarang memakai jalan umum untuk operasional tambang.
“Tuntutan kami tegas. Jalan umum bukan jalur tambang. Ini menyangkut keselamatan warga,” ujar Ahyar.
Ia juga menyoroti kejanggalan administratif terkait surat rekomendasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai cacat prosedur karena tak melibatkan masyarakat dalam prosesnya.
“Tidak ada persetujuan warga. Rekomendasi itu kami anggap tidak sah,” tegasnya.
Lebih jauh, Ahyar mengkritik sikap perusahaan yang dinilainya enggan berdialog dan menutup diri dari keluhan masyarakat.
“Kalau diundang berdiskusi, jangan malah menghindar. Ini soal hajat hidup warga,” tambahnya.
Menanggapi protes tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, menyatakan akan segera turun tangan. Ia berjanji akan menjadwalkan kunjungan lapangan dalam waktu dekat untuk memverifikasi langsung kondisi di lapangan.
“Minggu depan kita akan turun ke lokasi untuk melihat langsung,” kata Suraidah.
Ia juga mengimbau warga untuk tetap menjaga ketertiban dan tidak terprovokasi agar situasi tetap kondusif.
“Kami harap semua pihak menahan diri dan tidak memperkeruh suasana,” ujarnya.
Suraidah berharap pihak perusahaan tambang dapat bersikap terbuka dan kooperatif demi menghindari konflik berkepanjangan dengan masyarakat.
