SITUBONDO — Warga Dusun Tegalmanik, Desa Gunung Putri, kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo menyuarakan penolakan terhadap rencana pengubahan lahan yang telah lama mereka kelola menjadi tanah uruk atau ditambang. Tanah tersebut, yang merupakan bagian dari kawasan Tanah Negara (TN), telah menjadi sumber penghidupan bagi warga selama bertahun-tahun mulai dari Kakek dan Orang tuanya.
Rencana ini memicu kekhawatiran warga mengenai dampak lingkungan dan hilangnya sumber mata pencaharian mereka. “Kami sudah mengelola tanah ini dengan baik selama ini dan menjadi sumber mata pencarian, dan sekarang kami takut jika tanah ini dijadikan urukan atau tambang, lingkungan kami akan rusak, longsor dan kami akan kehilangan mata pencaharian,” ujar Zainul Hasan, Ketua RW 005 Tegal manik. Sabtu (17/8/2024).
Ketua RW sebagai Perwakilan Warga berharap pemerintah Desa Gunung Putri dapat mempertimbangkan kembali rencana ini dan mencari solusi yang tidak merugikan warga maupun merusak lingkungan sekitar dan agar tanah ini tidak longsor.
Warga menegaskan akan terus berjuang demi mempertahankan tanah yang telah menjadi bagian penting dari kehidupannya, “Kami bersama warga yang lain akan terus berjuang”.
kata Pak RW
“Sangat menyayangkan bila ada dari pemerintah Desa menakut-nakuti warga agar manut dan diserahkan kepada kepala Desa terkait tanah TN tersebut” Tutupnya.
Abdul Azis, Anggota Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Rakyat (LBH CAKRA) dengan tegas menyatakan dukungannya kepada warga Dusun Tegalmanik dalam mempertahankan hak atas tanah yang telah mereka kelola selama bertahun-tahun.
Kami dari LBH CAKRA berkomitmen untuk berdiri di garda terdepan dalam memperjuangkan keadilan bagi warga jika hak-hak mereka diabaikan.
“Kami tidak akan tinggal diam jika warga Dusun Tegalmanik diperlakukan tidak adil dan diintimidasi. Tanah yang telah lama mereka kelola merupakan sumber penghidupan yang penting, dan tidak seharusnya diubah menjadi tanah uruk atau ditambang tanpa persetujuan mereka,” ujar Azis.
LBH CAKRA siap memberikan bantuan hukum secara penuh dan akan mengawal kasus ini hingga tuntas. “Kami akan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Jika tidak ada keadilan, kami akan menjadi garda terdepan dalam perjuangan ini,” tambahnya.
Pihak LBH CAKRA juga mendesak pemerintah Desa Gunung Putri untuk mendengarkan aspirasi warga dan mempertimbangkan dampak yang akan timbul jika rencana pengubahan lahan ini tetap dilanjutkan.
“Keputusan ini tidak hanya akan merugikan warga, tetapi juga berpotensi merusak lingkungan secara permanen dan terjadi longsor,” tutup Azis.
Guru SD Negeri 2 Gunung Putri mengatakan kekhawatirannya terhadap aktivitas tambang disebelah barat Gedung karena ada batu-batu jatuh di dekat area sekolah.
“Kami sangat khawatir dengan keselamatan murid-murid kami. Beberapa waktu lalu, ada batu yang jatuh sangat dekat dengan sekolah karena aktivitas tambang di sebelahnya,” ujar guru.
Guru tersebut menambahkan bahwa jika tanah di sebelah sekolah ini dijadikan tanah uruk atau ditambang lebih lanjut, risiko longsor akan meningkat. “Kami takut, jika tanah ini terus digali atau dijadikan tanah uruk, akan terjadi longsor yang bisa mengancam keselamatan anak-anak dan seluruh warga sekolah,” jelasnya.
Ia mendesak pihak terkait untuk mempertimbangkan dampak keselamatan dan lingkungan sebelum melanjutkan aktivitas tambang. “Kami berharap pihak berwenang bisa memprioritaskan keselamatan dan masa depan anak-anak kami dengan tidak melanjutkan rencana melakukan aktivitas tambang di dekat sekolah ini,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Desa Gunung Putri sudah dikonfirmasi via WhatsApp namun belum memberikan keterangan resmi.
