Portal Jatim

Urus Dokumen Kependudukan, Warga di Situbondo Keluhkan Pelayanan

14
×

Urus Dokumen Kependudukan, Warga di Situbondo Keluhkan Pelayanan

Sebarkan artikel ini
Urus Dokumen Kependudukan, Warga di Situbondo Keluhkan Pelayanan

SITUBONDO  – Tidak sedikit warga di Kabupaten Situbondo dalam pengurusan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), KTP el, dan Akta Kelahiran, merasa dipersulit persyaratannya dengan pelayanan yang jauh dari kata maksimal.  Salah satunya seperti yang dialami oleh Sahwati (53), warga Desa Paowan, Kecamatan Panarukan.

Dia menceritakan, ketika pengurusan dokumen kehilangan/ duplikat Akta Kelahiran anaknya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Situbondo,  harus bolak balik selama beberapa hari ke kantor tersebut.

“Untuk ngurusi dokumen kehilangan/ duplikat Akta Kelahiran anak, saya harus bolak balik selama 2 – 3 hari ke kantor Disdukcapil,” ungkap Sahwati, Selasa (16/5/2023), di Situbondo.

Sahwati dalam membuat/memohon kehilangan pengganti Akta Kelahiran anaknya merasakan seperti dipingpong dengan sejumlah persyaratan yang harus dilengkapinya.

“Saya diminta petugas Disdukcapil harus melengkapi berkas-berkas dari awal, seperti ijazah SD, SMP, SMA dan ijazah terakhir,” ucapnya

Dia juga menceritakan kalau banyak warga lainnya yang juga datang langsung ke Kantor Disdukcapil, mengalami antrean hingga sehari penuh. Ironisnya lagi, dokumen kependudukan tidak dapat cepat selesai dan masih butuh waktu hingga beberapa hari lagi untuk bisa memperoleh dokumen kependudukan yang diharapkannya.

“Kalau sekarang ini kok tambah ribet, kita mau urus dokumen/duplikat Akta Kelahiran saja dipersulit. Dulu waktu 2020 tidak seribet seperti saat ini. Bahkan tidak antre menumpuk seperti ini.”

“Saya sangat kesal sekali, masa harus bolak balik dan sudah antre lama lama, giliran sampai kita tanya kelengkapan dokumennya belum lengkap. Wah.. sehari sebelumnya kami sudah antre untuk mengurus duplikat Akta Kelahiran anak saya, tapi kok begini pelayanannya, sangat mengecewakan,”cetus Sahwati.

Menurut Sahwati, minimnya sosialisasi kepada masyarakat di pelosok desa sekabupaten Situbondo yang menyebabkan lambannya pelayanan di Disdukcapil Kabupaten Situbondo. “Padahal sudah sistem online pendaftarannya. Namun kok bisa tidak mempermudah pelayanan kepada masyarakat,” imbuhnya.

Masih menurut Sahwati, perubahan kerja, serta permintaan petugas terkait persyaratan dokumen yang terkesan berbelit-belit dan pelayanan seperti ini, dapat membikin citra buruk terhadap Disdukcapil. “Kan di Disdukcapil  sudah ada data base nya, ini kok repot, lamban dan sampai beberapa hari ngurusnya,” kata Sahwati yang tampak kian kesal.

Lanjut Sahwati, kondisi tersebut menunjukkan bahwa selama ini yang menjadi tolak ukur suksesnya pelayanan di Disdukcapil adalah para pegawai honorer dan ini sangat menjadi catatan penting untuk Kepala Disdukcapil agar lebih selektif dan profesional dalam melayani masyarakat, sehingga bisa mencari solusi untuk segera memperbaiki cara kerja dan pelayanannya.

Harapannya, Disdukcapil Kabupaten Situbondo bisa merubah cara kerjanya dan lebih aktif sosialisasi tentang perubahan perubahan persyaratan permohonan dokumen kepada masyarakat, agar mengantisipasi bolak balik saat mengurus dokumen kependudukan.

“Kasian kami yang jauh, uang dibuat ongkos hanya habis di jalan saja hanya untuk mengurus satu dokumen. Tapi ko kita semakin dipersulit rasanya,” tutupnya. ****