MAMUJU – Polemik utang material proyek pembangunan SMA 2024 di Sulawesi Barat (Sulbar) kian menggelegak. Meski Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulbar mengklaim anggaran proyek sudah lunas dibayarkan, sejumlah toko bangunan belum menerima sepeser pun pembayaran.
Kepala Disdikbud Sulbar, Mithhar, menyatakan dana proyek telah ditransfer penuh ke rekening tim pelaksana. “Kami sudah bayarkan 100 persen dari kas negara ke tim pelaksana,” katanya, Kamis (26/6/2025).
Namun tim pelaksana yang terdiri dari lima kelompok berisi ASN kini lenyap tak berjejak. “HP mereka mati, dipanggil tak datang, gaji kami blokir karena tidak pernah masuk kantor,” ungkap Mithhar.
Ia bahkan meminta toko bangunan melaporkan para pelaksana ke polisi. “Kalau tidak bayar, laporkan saja,” tegasnya.
Inspektorat Sulbar turut bersuara lantang. Kepala Inspektorat, M. Natsir, menyebut Wakil Gubernur telah memerintahkan penyelesaian utang—termasuk upah tukang. Jika pelaksana tetap mangkir, akan diterbitkan surat pemanggilan paksa dengan eksekusi oleh Satpol PP.
Lebih mengejutkan, Inspektorat mengendus dugaan fee proyek sebesar 15 persen di bawah kendali Disdikbud. “Kami mendeteksi itu. Tapi butuh aduan resmi untuk penyelidikan,” kata Natsir, sembari mengindikasikan jumlah fee bisa lebih besar.
Aktivis antikorupsi Sulbar, Yus, yang pertama kali membongkar kasus ini, menilai persoalan bukan sekadar utang material. “Ini juga soal upah tukang yang tidak dibayar. Ketidakadilan nyata,” ujarnya. Ia mendesak kejaksaan, kepolisian, dan inspektorat segera bergerak menyelidiki siapa sebenarnya yang menikmati anggaran pendidikan ini.
