Tidak Ada Respon Perihal Pilkades, Ketua Apdesi Turun Jalan bersama Ribuan Massa

Tidak Ada Respon Perihal Pilkades, Ketua Apdesi Turun Jalan bersama Ribuan Massa
Ketua dan anggota Apdesi Kabupaten Probolinggo beserta DPD Apdesi Jatim saat turun jalan dengan ribuan massa di depan Kantor Pemkab Probolinggo, Senin (18/10/2021). (Photo. Hadari)

PROBOLINGGO. portal-indonesia.com – Ketua dan anggota Apdesi Kabupaten Probolinggo beserta DPD Apdesi Jatim akhirnya turun jalan dengan ribuan massa di depan Kantor Pemkab Probolinggo, Jatim, Senin (18/10/2021).

Aksi tersebut rentetan dari surat Apdesi perihal pelaksanaan tahapan Pilkades yang dilayangkan kepada Pemkab Probolinggo, namun tak kunjung ada respon.

Sementara ribuan massa dalam aksi ini, berasal dari 353 Desa di Kabupaten Probolinggo bergabung menjadi satu. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan “Birokrasi Janji Palsu” dalam aksi tersebut.

Selain itu, massa dalam aksinya juga sempat memblokade jalan raya Probolinggo – Situbondo.

Usai menyampaikan aspirasinya, perwakilan aksi sebanyak lima orang memasuki kantor Pemkab Probolinggo.

Saat pertemuan dengan Asisten 1 dan pihak Dinas PMD di ruangan lantai tiga Pemkab Kabupaten Probolinggo, sempat terjadi ketegangan disebabkan belum menemukan titik terang terkait pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Probolinggo.

Namun, setelah menunggu beberapa lama akhirnya Pemkab Probolinggo menyetujui tuntutan dari aksi massa, dengan menandatangani surat pernyataan terkait tahapan Pilkades bahwa akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2021, dan Pilkades serentak di Kabupaten Probolinggo pada 17 Februari 2022.

Tidak Ada Respon Perihal Pilkades, Ketua Apdesi Turun Jalan bersama Ribuan Massa

Ketua Apdesi Kabupaten Probolinggo, Hasanuddin mengatakan bahwa, tuntutannya di respon baik oleh eksekutif dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh asisten satu dan PMD.

“Sudah ada kesepakatan, Pemkab Probolinggo menandatangani surat pernyataan terkait pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Probolinggo”, ucap Hasan ketua Apdesi Kabupaten Probolinggo.

“Aksi demo ini sudah melalui beberapa tahapan, diantaranya pihak kami sudah melaku audensi beberapa kali, dan hari senin kemaren telah mengirim surat namun tidak ada respon”, kata Hassan pada portal-indonesia.com

“Mereka beralasan menunda Pilkades yang seharusnya dilaksanakan, karena belum ada petunjuk jelas dari Gubernur dan Kementerian untuk menandatangani Perbub berkaitan dengan Pilkades,” jelas Hasan.

Sementara Asisten 1 Pemkab Probolinggo Heri Sulistyanto mengatakan bahwa sesuai dengan akan ditempatkannya Pilkades serentak pada 17 Februari tahun mendatang, maka Cakades sudah bisa mengikuti pendaftaran tahapan Pilkades tanggal 28 Oktober 2021.

“Insyaallah sudah pasti, namun ketika pemerintah pusat Kemendagri mengeluarkan perintah larangan pihaknya tidak dapat berbuat apa”, pungkasnya.

Penulis: HadariEditor: Abdul Hakim

Tinggalkan Balasan

error: