Portal Jateng

Ternyata Persoalan di Desa Wadas Purworejo Belum Selesai

42
×

Ternyata Persoalan di Desa Wadas Purworejo Belum Selesai

Sebarkan artikel ini
Ternyata Persoalan di Desa Wadas Purworejo Belum Selesai

 

PURWOREJO – Terkait permasalahan lahan ganti rugi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah sampai hari ini masih menuai polemik, meski di beritakan di berbagai berbagai media tertulis 100 persen sudah selesai uang ganti rugi akan tetapi di lapangan masih ada permasalahan.

Saat di sampaikan oleh Siswanto warga Desa Wadas, bahwa hari kemarin tanggal 22 Hari Senin kita dapat undangan dari BBN yaitu undangannya kaitannya dengan musyawarah penetapan bentuk ganti rugi dan penetapan atau penyampaian hasil event indent dan pengukuran, nah hari kemarin itu kami dipanggil ke balai Desa Wadas terus dikasih daftar nominal.

“Akan tetapi warga itu melihatnya nggak ke arah sana enggak kemudian melihat nominalnya Akan tetapi karena masih banyak tanggung jawab pemerintah yang selama ini belum dipenuhi” tegasnya.

Lanjut Siswanto, sampai hari ini pemerintah ada titik jeles terkait infrastruktur yang belum diperbaiki, termasuk peralihan ekonomi yang juga belum dilaksanakan termasuk dampak-dampak yang nanti bakal terjadi, yang pasti tambang atau proyek itu berjalan berjalan air itu pasti akan berkurang dan sampai hari ini juga belum dipenuhi oleh pemerintah kemarin kita arahnya kesana.

” Kenapa dan katanya harus dipercepat tapi sampai hari ini semua yang warga usulkan tidak terealisasi,karena mereka juga tidak bisa menjawab, terus di hari Rabu tanggal 24 kita dapat undangan lagi yaitu musyawarah penetapan bentuk ganti rugi bidang, penyampaian hasil ulang berhubung dengan kita hari Rabu itu dapat undangan kembali, maka Gempa Dewa ( gerakan masyarakat peduli desa Wadas) membuat surat keberatan, karena jarak musyawarah terlalu dekat, artinya warga belum persiapan apa-apa dan selama ini kami yang tergabung digerakkan masyarakat untuk dalam Desa wadas tidak pernah berpikir soal nominal akan tetapi kita berpikir soal kelangsungan hidup jaminan keselamatan dan jaminan peralihan ekonomi, karena uang ratusan juta bahkan miliaran kalau kemudian kita kehilangan lapangan pekerjaan dan kita bakal kena dampak lingkungan dan kita bakal kena dampak lapangan pekerjaan maka itu bukan bagian yang terbaik kalau semua yang diajukan oleh masyarakat seperti perbaikan infrastruktur kelangsungan ekonomi, tanggung jawab dampak, tanggung jawab kesehatan itu tidak terealisasi nah.

Harapan kami pihak pemerintah melihat itu, jangan hanya bilangkan ganti untung ganti untung, padahal harga tanah itu cuman yang kemarin bisa kita lihat 213.000 artinya setara dengan harga tempe gembus.

Sementara itu Kepala BPN Kabupaten Purworejo Andi Kristanto saat di hubungin melalui WA menyampaikan,” kalau terkait Air bersih dan fasilitas yang lain ,bulan wewenang BPN,yang di ukur kemaren 45 bidang sudah sampai LMAN dan sisanya belum musyawarah”. terangnya. (Fauzi)