AdventorialPortal Jatim

Terima Penghargaan WTP dari BPK RI, Bupati Situbondo Optimisme Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Redaksi
1711
×

Terima Penghargaan WTP dari BPK RI, Bupati Situbondo Optimisme Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Sebarkan artikel ini
Penghargaan bergengsi tersebut diberikan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan diterima langsung oleh Bupati Situbondo, Karna Suswandi

SITUBONDO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023.

Penghargaan bergengsi tersebut diberikan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan diterima langsung oleh Bupati Situbondo, Karna Suswandi di Ruang Auditorium Lantai II Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo, Kamis 2 Mei 2024.

Opini WTP ini merupakan yang ketiga yang diraih Pemkab Situbondo di bawah kepemimpinan Bupati Situbondo, Karna Suswandi dan Wabup Nyai. Khoirani.

Bupati Situbondo, Karna Suswandi menyampaikan, meskipun mendapat opini WTP dari BPK RI untuk ketiga kalinya, namun demikian masih ada beberapa program kerja yang perlu ditingkatkan ke depan agar lebih baik lagi.

“Ada tiga poin yang menjadi titik berat dari hasil pemeriksaan BPK, yaitu tentang retribusi, honorarium dan PJU yang belum didukung dengan bukti konsumsi listrik,” ujarnya, Jumat, 3 Mei 2024.

Oleh karena itu, pria yang akrab disapa Bung Karna ini mengatakan, jika sebelum dirinya memerintah memang banyak pemasangan PJU yang tidak ada meteran listrik, namun saat pemerintahannya sudah diberlakukan setiap PJU harus menggunakan meteran listrik. Sehingga pengeluaran daerah bisa lebih jelas untuk konsumsi listrik PJU.

“Sebab jika tanpa meteran jika ada masyarakat yang menyambung ilegal dan tidak diketahui itu akan menjadi tanggungan daerah,” ungkap Bupati Situbondo.

Di sisi lain, kata Bung Karna, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Pemkab Situbondo Situbondo mengalami kenaikan yang signifikan. Dari Rp200 miliar pertahun menjadi Rp300 miliar pertahun.

“Karena dengan begitu, maka fiskal kita sudah mulai meningkat dengan demikian kemandirian fiskal akan bisa pemerintah kabupaten bisa dicapai. Sebab bantuan pemerintah pusat melalui DAU semakin lama mengalami penurunan, penurunan bantuan pusat ini akan berpengaruh kepada kemampuan fiskal daerah,” tegasnya.

Baca Juga:  Wujud Sinergitas TNI - POLRI, Polresta Malang Kota Serahkan 13 Nasi Tumpeng Di HUT TNI Ke-79

Menurutnya, peningkatan PAD merupakan satu-satunya cara yang harus dilakukan agar Kabupaten Situbondo bisa bersaing dengan daerah lain. “Ini harus kita kejar. Sehingga ke depan kita bisa meningkatkan peran dan eksistensi pemerintah daerah di tengah-tengah masyarakat,” pungkasnya.

*) Ikuti Berita Terbaru Portal Indonesia di Google News klik disini dan Jangan Lupa di Follow.