SIDOARJO — Ancaman maut membayangi pengguna jalan di Kelurahan Pucang, Sidoarjo. Sebuah tembok bangunan bekas pabrik yang kini tak bertuan, tepat di samping Fave Hotel, tampak nyaris roboh. Retak parah, miring, dan mulai mengelupas, kondisi bangunan ini memicu kepanikan warga. Ironisnya, belum ada tindakan nyata dari pemerintah, seolah menunggu korban jatuh.
Puncak keresahan terjadi pada Senin (21/4/2025), ketika warga RW 02 menempelkan spanduk sindiran keras di dinding pabrik tersebut. Spanduk berisi pesan bernada kritik itu ditujukan langsung kepada pemerintah dan Forkopimca Sidoarjo Kota, menuntut langkah cepat untuk mencegah bencana.
“Kami khawatir tembok itu bisa roboh sewaktu-waktu. Sudah ada pengendara hampir jatuh karena kaget melihat serpihan yang jatuh dari atas,” ungkap seorang warga yang enggan disebut namanya.
Status bangunan tersebut semakin memperumit situasi. Lurah Pucang, Yaurgono, mengakui bahwa pabrik itu berada dalam status sengketa hukum yang belum kunjung selesai. Ketidakjelasan kepemilikan membuat pemerintah terikat tangan dalam mengambil tindakan tegas.
Namun, ia menegaskan bahwa kelurahan akan menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah instansi pada Rabu (23/04/2025) pagi. Instansi yang diundang antara lain Dinas Perkim, Polsek Sidoarjo Kota, Koramil, Camat, serta Badan Kesbangpol.
Pantauan langsung Portal-Indonesia.com mengungkap kondisi bangunan yang sangat memprihatinkan. Tembok-temboknya retak besar, sebagian dinding telah lapuk dan puing-puing berjatuhan di sekitar area. Spanduk warga yang terpasang menyuarakan satu hal: ketidakpuasan terhadap lambannya respon pemerintah.
Menyikapi tekanan publik, Bupati Sidoarjo Subandi, SH, M.Kn, menyatakan tidak akan tinggal diam. Ia telah memerintahkan OPD terkait serta Forkopimca untuk turun tangan segera sebelum bencana terjadi.
“Jangan tunggu ada korban jiwa baru bertindak. Bangunan seperti ini harus segera ditangani,” tegas Subandi.
Warga mendesak agar langkah nyata segera dilakukan, bukan hanya janji koordinasi. Mereka berharap keselamatan publik diprioritaskan, dan pemerintah lebih responsif terhadap laporan masyarakat.
