Portal Jatim

Telat Hadir Dalam Rapat Paripurna Disentil, Begini Tanggapan Bupati Situbondo

2
×

Telat Hadir Dalam Rapat Paripurna Disentil, Begini Tanggapan Bupati Situbondo

Sebarkan artikel ini
Telat Hadir Dalam Rapat Paripurna Disentil, Begini Tanggapan Bupati Situbondo
Tampak Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H. Tolak Atin dapam rapat Paripurna Persetujuan Raperda tentang PAPBD Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2022. 

SITUBONDO — Ini akuntabilitas kinerja pemerintah bukan lagi instansi. Tidak seperti itu. Sentilan ini disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H. Tolak Atin yang ditujukan kepada kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan, usai rapat Paripurna Persetujuan Raperda tentang PAPBD Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2022, Selasa (20/09/2022), di kantor DPRD Kabupaten Situbondo.

Pada pelaksanaan rapat tersebut diketahui, bahwa Bupati Situbondo telat hadir. Dalam hal ini, H. Tolak Atin mengatakan bahwa pihaknya tidak di posisi menyentil Bupati Situbondo.

Akan tetapi menurut H. Tolak Atin, ketika ada fakta sering molor, ditunda yang tidak jelas dengan skedul yang ada ini kan memalukan kepada instansi vertikal seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian lembaga yang di undang akhirnya menunggu menunggu.

“Nah, kalau ini kepala instansinya yang datang ini kan mengganggu terhadap kinerja pemerintah vertikal,”imbuhnya.

Oleh karena itu, untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah dalam skedul. Pihaknya berharap agar kedepannya yang mana tadi sudah disampaikan di forum rapat paripurna.

“Apalagi Paripurna yang dilaksanakan tadi adalah Paripurna Pengesahan APBD 2022. Tentu acara yang sakral ini perlu dipertimbangkan dan diperhatikan. Saya minta tadi kepada Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah untuk sinkronisasi data jadwal,”terangnya.

Sehingga jadwal yang sudah ditetapkan di Banmus agar segera langsung disampaikan prokoler Humas Pemkab. Yang mana bertujuan untuk sinkronisasi jadwal. Sehingga ketika ada sinkronisasi jadwal tidak akan terjadi dobel kegiatan antara kegiatan Bupati yang diluar dengan kegiatan Bupati pengesahan APBD ini.

” Makanya evaluasi ini benar benar menyeluruh antara Pemerintahan Daerah dan DPRD. Ini harus benar benar koneksi jadwal kegiatan. Sehingga tidak terjadi seperti ini terus. Makanya kedepan saya berharap kesemua pihak termasuk kami sendiri di DPRD,”cetusnya.

Selain itu, pihaknya menjelaskan bahwa pengesahan APBD itu sifatnya sakral. Sebab, karena ruhnya Daerah adalah APBD. Tampa APBD Daerah ini tidak akan berjalan dengan baik, tanpa APBD semua kegiatan tidak akan ter-anggarkan.

“Makanya saya berharap kepada semua pihak untuk memperhatikan Pengesahan Paripurna APBD ini. APBD Ini kan ruhnya Daerah,” jelasnya.

Sehingga, agenda atau jadwal yang sudah disusun oleh teman teman DPRD yang di Banmus itu disampaikan kebagian kehumasan atau protokoler Pemkab, Sehingga clear. Tidak ada agenda yang dibarengkan. “Kalau misalnya bareng, itupun waktunya jangan sampai bareng. Itu kan harus ada komunikasi. Berarti selama ini ketika ada perubahan tidak ada komunikasi di bagian protokoler dengan teman teman sekretariat,”tutupnya.

Sementara itu, Karna Suswandi, Bupati Situbondo mengatakan, bahwa hal ini tentu adalah sesuatu hal yang baik, saran yang baik untuk kita.

“Nah, tentu yang namanya PJ Sekda kan masih baru. Jadi perlu dimaklumi juga.
Komunikasi ini sebetulnya bukan merupakan sumbatan. Tetapi hari ini bersamaan dengan kegiatan BPS. Yang mana BPS itu kegiatannya juga termasuk dinas vertikal yang ada di sini. Tentu kita menghargainya. Lebih lebih karya BPS ini terus kita harapkan untuk bisa menjadikan data yang bisa memberikan kebijakan menjadi tepat sasaran,”pungkas Bupati Karna Siswandi.(*/via)