Tahun 2022, Pemkab Kebumen Siapkan Anggaran Perbaikan Jalan Rp 113 Miliar

Tahun 2022, Pemkab Kebumen Siapkan Anggaran Perbaikan Jalan Rp 113 Miliar
Bupati Kebumen Arif Sugiyanto (kanan) usai sholat tarawih di Karanggayam (Dok)

KEBUMEN – Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program prioritas yang terus dicanangkan oleh Bupati Kebumen Arif Sugiyanto. Ia menyebut pembiayan pembangunan infrastruktur cukup besar, karena cakupannya sangat luas.

Bupati mengungkapkan, untuk tahun 2022, Pemkab Kebumen telah menyiapkan anggaran sebesar Rp113,554,024,000.00. Dana tersebut akan digunakan untuk perbaikan jalan, pembangunan jalan, pelebaran jalan, perbaikan dan pemeliharaan jembatan.

“Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas. Dari tahun ke tahun secara bertahap kita melakukan pembangunan dan perbaikan, khususnya infrastruktur jalan dan jembatan, kita siapkan tahun ini sebesar Rp113,554,024,000.00,” ujar Bupati.

Bupati menyampaikan itu usai melaksanakan shalat tarwih dan silaturahmi bersama warga Desa Pagebangan, Kecamatan Karanggayan di Masjid Al Hidayah, pada Jumat (8/4) malam. Ada warga yang mengeluhkan jalan rusak ke Bupati.

“Saya sendiri tadi melewati jalan Karanggayam ini memang rusak parah. Nanti bisa dicek apakah bisa masuk dalam perbaikan tahun ini, atau tahun depan. Tapi saya minta secepatnya, paling nggak tahun depan harus sudah bisa diperbaiki,” ujar Bupati.

Bupati menyampaikan permohonan maaf jika dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat belum sesuai harapan. Terkait perbaikan jalan, Bupati meminta masyarakat untuk bersabar karena anggaran yang ada sangat terbatas.

“Sehingga kita butuh sekala prioritas, yakni untuk jalan utama dan jalan yang menunjang perekonomian. Itu yang pasti kita dulukan. Kami sendiri meminta maaf kepada masyarakat jika memang pelayanan kami masih jauh dari harapan, tapi dengan anggaran terbatas ini kami terus bekerja untuk bisa memberikan yang terbaik,” jelasnya.

Adapun untuk jalan desa, Bupati turut memberikan pengertian bahwa anggaran dana desa saat ini sesuai aturan pemerintah pusat dipotong 40 persen untuk pemberian BLT. Kebijakan itu tentunya sedikit menghambat program pembangunan infrastruktur desa, seperti perbaikan jalan desa.

error: