Syafi’i : Sanksi bagi Kasek dan 3 Guru SMAN 1 Bantul, Sependapat dengan Gubernur

Syafi'i : Sanksi bagi Kasek dan 3 Guru SMAN 1 Bantul, Sependapat dengan Gubernur
Anggota Komisi A DPRD DIY, Muhammad Syafi'i (Ist)

YOGYAKARTA – Hasil investigasi yang mendalam dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) DIY diharapkan sebagai bahan pembinaan bagi Kasek dan tiga guru SMA Negeri Banguntapan 1 Bantul-DIY.

Anggota Komisi A DPRD DIY Muhammad Syafi’i menyatakan  sependapat dengan tanggapan  Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Bahwa kasus pemaksaan pakai jilbab bagi salah satu siswinya tersebut bukan kasus pidana atau perdata, akan tetapi soal disiplin ASN. Sehingga Kepala Dikpora DIY dengan melibatkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang melakukan pembinaan bagi Kepsek dan tiga guru tersebut.

“Jadi terlalu jauh kalau disebut melanggar konstitusi. Rekonsiliasi yang disebutkan Bapak Gubernur (Sultan HB X) saya juga sangat sependapat. Ini mencerminkan kebijaksanaan beliau. Kalau akhirnya ada sanksi atau pembinaan, saya berharap sanksi atau pembinaan yang diberikan bisa mencerminkan aspek keadilan dan proporsionalitas,” kata Syafi’i dalam penjelasannya, Kamis (11/8/2022).

Menurut dia berbagai instrumen hukum dan perundang-undangan seperti UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 dan 31, UU no. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), UU No.14 tentang Guru dan Dosen, dan Permendikbud No.45 tahun 2014 harus menjadi pedoman dalam menilai dugaan pelanggaran yang dilakukan.

“Kita tidak berharap sanksi/pembinaan nantinya malah terjadi hal yang kontraproduktif terhadap profesi guru, karena munculnya ketakutan para guru dalam melaksanakan tugasnya yang ternyata tindakan mereka dianggap melanggar hukum,” harap dia.

Sementara pendapat dari para pengamat pendidikan, LSM dan ormas yang berperan besar dalam dunia pendidikan, seperti Muhammadiyah yang disampaikan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIY. Yang banyak menyoroti peran guru  sebagai pendidik dinilai patut menjadi bahan pertimbangan bagi jajaran Pemda DIY.

Syafi’i berharap ‘ending’ dari kasus ini memberikan hikmah yang baik bagi semua pihak. Untuk memperbaiki hal-hal yang kurang, bagi siswa dan orangtuanya, para guru, sekolah dan dunia pendidikan di DIY. Bahwa tujuan pendidikan yang tercantum dalam UU No.20 Tahun tentang Sistem Pendidikan Nasional, adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,  cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini tentu membutuhkan peran serta semua pihak agar tujuan pendidikan nasional ini tercapai.

“Membutuhkan proses yang panjang dan kerja yang keras dari semua pihak yang terlibat di dalamnya. Kita tidak ingin malah disibukkan dengan perdebatan di ranah publik yang tidak konstruktif,” pungkas dia. (bams)

error: