JAKARTA – Penyusunan anggaran bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan pondasi utama arah pembangunan. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, saat membuka kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Pagu Anggaran Tahun 2026 secara daring, Selasa (29/07/2025).
Dalam arahannya, Sekjen menekankan pentingnya menghasilkan anggaran yang berkualitas, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada dampak langsung bagi masyarakat.
“Saya imbau teman-teman untuk bekerja efektif karena hanya diberi waktu tiga hari menyusun RKA-K/L ini. Gunakan waktu sebaik mungkin agar pagu anggaran 2026 benar-benar menjawab kebutuhan rakyat,” tegas Pudji.
Mengacu pada surat edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas tertanggal 24 Juli 2025, Kementerian ATR/BPN memperoleh pagu indikatif sebesar Rp9,499 triliun. Pudji menegaskan bahwa angka besar tersebut harus diterjemahkan menjadi program nyata dan terukur.
“Penyusunan anggaran ini bukan hanya soal angka, tapi tentang dampak. Harus tepat sasaran, efisien, dan mendukung capaian prioritas pembangunan nasional,” jelasnya.
Tak hanya soal teknis, Pudji juga menyentil pentingnya semangat kolektif dan menanggalkan ego sektoral. Ia meminta seluruh jajaran, baik di pusat maupun daerah, untuk bekerja secara sinergis dan kompak.
“Jangan berpikir sektoral. Kita ini satu bendera: ATR/BPN. Kerja harus terpadu, saling bimbing dan awasi. Kita bukan raja, kita ini pembantu masyarakat,” ujarnya tegas.
Menurut Pudji, pelayanan kepada masyarakat adalah inti dari keberadaan ATR/BPN. Ia menekankan pentingnya empati dan sikap melayani tanpa diskriminasi.
“Jangan lihat casing orang yang datang ke kantor. Lihat apa yang dibutuhkan. Kita harus hadir sebagai solusi,” tambahnya.
Menutup arahannya, Sekjen mengajak seluruh jajaran untuk menanggalkan kepentingan pribadi atau sektoral dan bersatu dalam semangat melayani demi tercapainya tujuan besar kementerian.
Adapun kegiatan ini juga diikuti oleh narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas serta dihadiri secara daring oleh seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan lebih dari 1.000 peserta dari jajaran pusat hingga daerah ATR/BPN.
