Portal DIY

Stevanus Tolak Sistem Proporsional Tertutup di Pemilu 2024

11
×

Stevanus Tolak Sistem Proporsional Tertutup di Pemilu 2024

Sebarkan artikel ini
Stevanus Tolak Sistem Proporsional Tertutup di Pemilu 2024
Dr. R. Stevanus C. Handoko, S.Kom, M.M

YOGYAKARTA – Politisi muda Yogyakarta dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) angkat bicara soal isu perubahan sistem pemilu 2024 yang akan memakai sistem proporsional tertutup.

Isu tersebut pertama kali disampaikan oleh ahli hukum tata negara, Denny Indrayana, melalui akun Twitternya, Minggu (28/5/2023). Dia menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan perubahan sistem pemilu tersebut.

“Untuk kesekian kali saya menolak perubahan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. Perubahan ini akan sangat mengganggu proses pesta demokrasi Indonesia yang akan diselenggarakan sebentar lagi,” ujar anggota DPRD DIY Stevanus, Senin (29/5/2023).

Ia mempertanyakan ada apa sehingga sistem pemilu diganti ketika proses pemilu sudah dimulai dan DCS (Daftar Caleg Sementara) baru saja diserahkan kepada KPU.

Pergantian sistem pemilu di tengah proses persiapan pemilu ini dikhawatirkan akan berpotensi menimbulkan kegaduhan politik, berpotensi ketidak stabilan dalam politik di daerah bahkan nasional.

“Penyusunan DCS dimasing-masing Partai, saya berkeyakinan masih dalam nuansa dan semangat pemilu akan dilakukan secara terbuka. Tidak terbayang gonjangan yang akan terjadi di internal Partai, dan effect domino yang terjadi gugatan, konflik yang akan menyeret KPU sebagai penyelenggara Pemilu 2024,” kata Stevanus.

Menurutnya pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional terbuka selama ini sudah berjalan dengan baik dan mencerminkan kedaulatan rakyat karena dapat bebas memilih calon anggota legislative secara terbuka.

“Dengan sistem pemilu proporsional terbuka, asas pemilu luber dan jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) nampak tercipta. Prinsip demokrasi yang kita harapkan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat benar terwujud,” ujar Stevanus.

Menurutnya gagasan sistem pemilu proporsional tertutup menjadi sebuah kemunduran dalam politik di Indonesia.  “Jika sekadar mencoblos logo dan nomor urut partai, rakyat seperti memilih kucing dalam karung. Kedaulatan rakyat seperti terbelenggu suara kuasa dari partai politik. Potensi anak muda akan sangat terhambat belenggu kuasa Partai sebagai peserta pemilu,” katanya.

Masyarakat berharap transparansi, keterbukaan, itu menjadi salah satu daya tarik anak muda untuk turut terlibat dalam politik. Sistem meritokrasi dalam pemilu menjadi harapan anak muda untuk terlibat aktif. Sistem proporsional terbuka disebutkan menjadi sistem yang paling tepat untuk saat ini dengan kondisi bonus demografi yang sangat besar.

“Kita tidak ingin kembali ke jaman dimana anggota DPRD, DPR hanya berasal dari kalangan tertentu yang dekat dengan kekuasaan dan parpol. Tidak membuka anak muda profesional untuk terlibat memilih dan dipilih secara terbuka. Sistem Ini akan menghilangkan meritokrasi dalam Politik di Indonesia,” sebutnya. (bams)