Sidang Praperadilan Polres Bantul Rencana Diputus Hari Ini

  • Bagikan
Sidang Praperadilan Polres Bantul Rencana Diputus Hari Ini
Pengacara pemohon Dadang Danie Purnama, SH memberikan penjelasan kepada pers, usai persidangan (Foto : Bambang S/Portal Indonesia)

BANTUL – Sidang lanjutan kasus praperadilan antara Leohardy Fanany (pemohon) dan Polres Bantul (termohon) di Pengadilan Negeri (PN) Bantul, berlangsung singkat, Senin (3/1/2022) siang. Hakim Gatot Raharjo SH, MH yang menangani perkara ini minta kesimpulan dari pihak pemohon maupun termohon.

Hakim tunggal Gatot Raharjo dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa pemeriksaan dan jawaban serta pembuktian perkara tersebut sudah didengar di persidangan. Maka tinggal putusan apakah hakim akan mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Leohardy terhadap Polres Bantul, atau menolaknya. Rencana putusan hakim bakal disampaikan pada persidangan sore hari ini.

Pengacara Pemohon, Dadang Danie Purnama, SH dalam penyampaian berkas kesimpulannya, antara lain berisi bukti munculnya  tiga Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) dalam penetapan tersangka Leohardy. Selain itu disampaikan beberapa pelanggaran atas prosedur penyidik Polres Bantul, yang diharapkan  menjadi kunci dari keputusan yang akan diambil hakim pada sore hari ini.

Menurut kuasa hukum pemohon, dalam persidangan sebelumnya hakim Gatot sempat mempertanyakan pula adanya tiga Sprindik yang dikeluarkan Polres Bantul dalam menetapkan status tersangka terhadap kliennya. Hakim  juga menanyakan lebih dalam kepada saksi dari Polres Bantul, alasan harus dikeluarkan hingga tiga sprindik  dan bukan surat tugas.

Adanya tiga Sprindik ini, kata pengacara pemohon, bertentangan dengan keterangan saksi ahli pemohon, JS Murdomo SH, MH yang menegaskan dalam suatu penyidikan tidak dibenarkan adanya dua atau lebih Sprindik. Jika dikeluarkan sprindik baru, maka sprindik sebelumnya harus dibatalkan dulu.

Substansi dari sprindik adalah sebagai alat selain alat kontrol/komunikasi juga menyangkut hak asasi manusia. Selain sprindik, alat kontrol/komunikasi dan terkait dengan hak asasi manusia adalah SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan). SPDP harus dikirimkan dan diterima tersangka.

“Hakim yang pengadili perkara ini harusnya melihat fakta persidangan, baik itu bukti maupun keterangan saksi,” harap pengacara Dadang.

Kuasa hukum pemohon juga minta agar penyidikan perkara kliennya dihentikan oleh penyidik Polres Bantul, selanjutnya dikembalikan martabat kliennya.

“Harapan kami, hakim memutus perkara ini dengan seadil-adilnya dan seobjektif mungkin,” pungkas Dadang. (bams)

  • Bagikan
error: