Sidang Paripurna DPRD Ponorogo Jawaban Eksekutif Terhadap Raperda RTRW

Sidang Paripurna DPRD Ponorogo Jawaban Eksekutif Terhadap Raperda RTRW
Bupati dan pimpinan DPRD Ponorogo saat rapat sidang paripurna

PONOROGO – DPRD Ponorogo melaksanakan sidang paripurna drngan agenda jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ponorogo tahun 2022-2042.

Hadir pada kesempatan ini Bupati Sugiri Sancoko, pimpinan dan anggota DPRD Ponorogo, serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto menjelaskan, Raperda ini akan mengakomodir kepentingan 20 tahun yang akan datang. Tiap fraksi membutuhkan pembahasan yang lebih detail dengan melibatkan berbagai pihak.

“Untuk Raperda RTRW ini maka semuanya sepakat dilakukan pansus. Kita harus taat pada aturan yang ada, karena bulan April 2022 ini, Raperda tersebut harus sudah selesai,” jelasnya, Sabtu (9/4/2022).

Masih ada kekurangan dalam Raperda ini, seperti pembangunan museum, kemudian tempat pembuangan akhir (TPA) Mrican supaya tidak terkonsentrasi pada satu titik. Serta, bagaimana bisa melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

“Kita ingin seluruh masyarakat Ponorogo, ikut andil memperbaiki masalah di lingkungan serta supaya mampu meningkatkan kesejahteraan,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko mengatakan, pada prinsipnya Raperda RTRW ini salah satunya untuk mendorong optimalisasi pendapatan daerah melalui kemudahan investasi yang diatur berdasarkan daya dukung ruang (kawasan).

“Sehingga diharapkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Ponorogo dapat terwujud,” terangnya.

Raperda RTRW ini untuk mencakup setiap kebijakan lingkungan. Termasuk pengelolaan TPA Mrican diarahkan dengan sistem pengelolaan sampah lahan urug terkendali (controlled landfill).

“Kondisi sampah di TPA Mrican overload, langkah cepat yang bisa dilakukan dengan mengurangi tumpukan sampah. Selain itu, kebijakan inovatifnya adalah pemanfaatan sampah menjadi briket,” ungkapnya.

Ada juga kebijakan pengurangan sampah di tingkat lingkungan desa/kelurahan. Salah satunya adalah alokasi dana RT untuk kegiatan olah sampah rumah tangga.

“Dana RT 10 juta pertahun itu untuk salah satunya menangani sampah agar tidak terlalu menumpuk. Serta kebijakan lain-lain yang tak bisa disebutkan satu persatu,” pungkasnya. (Adv)

error: