Portal Jateng

Sengketa Pencoretan Caleg, Partai Nasdem Ambil Langkah Hukum ke Bawaslu Purworejo

193
×

Sengketa Pencoretan Caleg, Partai Nasdem Ambil Langkah Hukum ke Bawaslu Purworejo

Sebarkan artikel ini
Sengketa Pencoretan Caleg, Partai Nasdem Ambil Langkah Hukum ke Bawaslu Purworejo
Agus Triatmoko, salah seorang pengacara dari Partai Nasdem mengantarkan surat Keberatan ke Bawaslu Purworejo

PURWOREJO — Partai politik Nasdem tidak terima dengan keputusan pencoretan salah satu calon legislatifnya di Purworejo. Tim pengacara dari partai tersebut telah mengirim surat keberatan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Purworejo terkait hal tersebut.

Agus Triatmoko, salah seorang pengacara dari Partai Nasdem, mengakui bahwa timnya telah mengajukan surat keberatan ke Bawaslu Purworejo. “Benar, tadi tim kami mengantarkan surat keberatan ke Bawaslu Purworejo,” ujar Agus saat dikonfirmasi pada hari Selasa(21/02/2024).

Menurut Agus, pihaknya merasa keberatan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mencoret salah satu caleg dari Partai Nasdem pada tanggal 16 Februari 2024.

Agus menyatakan, “Menurut pemahaman kami, hal tersebut seharusnya bukan pencoretan, melainkan pembatalan berita acara atau pembatalan pelantikan. Hal ini harus merujuk pada undang-undang pemilu.”

Berikut adalah pokok-pokok dari permohonan sengketa yang diajukan oleh Partai Nasdem kepada Bawaslu Kabupaten Purworejo:

1. Partai Nasdem mengajukan permohonan sengketa terkait proses pemilihan umum kepada Bawaslu Kabupaten Purworejo pada hari Selasa, 20 Desember 2023.

2. Permohonan ini diajukan karena adanya kekeliruan dari KPU Kabupaten Purworejo atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang berkaitan Nomor 1530 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 556 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diterbitkan tanggal 16 Februari 2024 dengan pencoretan caleg atasnama Muhamad Abdullah dari DCT.

3. Keputusan KPU yang didasarkan pada Pasal 87 dan 89 PKPU No. 10 Tahun 2023 ini jelas keliru, karena jika mengacu pasal tersebut, pencoretan itu dilakukan dalam hal pemungutan suara belum diselenggarakan. Faktanya Muhammad Abdullah telah ikut dalam tahapan pemungutan suara (pencoblosan) pada 14 Februari 2024, dan telah meraup suara dari pemilih, sehingga berpotensi untuk ditetapkan menjadi calon terpilih sebagaimana diatur di dalam Pasal 422 dan Pasal 423 UU No. 7 Tahun 2017.

4. Tindakan KPU mencoret nama Muhamad Abdullah setelah pemungutan suara tidak memiliki landasan hukum yang jelas dan merugikan Partai Nasdem sebagai pemohon.

5. Keputusan KPU Kabupaten Purworejo harus dinyatakan tidak sah dan dibatalkan, karena tidak sesuai dengan prosedur pembatalan calon anggota DPRD Kabupaten dari daftar calon tetap.

Partai Nasdem berharap agar surat keberatan mereka dapat direspon dengan baik oleh pihak terkait, namun jika tidak, mereka siap untuk menempuh jalur hukum lebih lanjut.