Portal DIY

Sejumlah Korban Investasi JEW Ngadu ke DPRD Sleman

18
×

Sejumlah Korban Investasi JEW Ngadu ke DPRD Sleman

Sebarkan artikel ini
Sejumlah Korban Investasi JEW Ngadu ke DPRD Sleman
Para korban investasi JEW mengadu ke DPRD Sleman (Brd/Portal Indonesia)

SLEMAN – Sejumlah korban Investasi vila Jogja Eko Wisata (JEW) Desa Candibinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta memgadu ke DPRD Sleman, Selasa (16/5/2023).

Mereka minta para wakil rakyat Kabupaten Slemn bisa mencarikan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapinya.

Kepada sejumlah anggota komisi A DPRD Sleman yang menemuinya, mereka membeberkan kronologi kejadiannya. Yakni beberapa tahun lalu mereka mendapat penawaran dari petugas marketing sebuah PT dengan pengembang bernama Robinson Salino tentang investasi vila yang akan dibangun di lahan Tanah Kas Desa (TKD) Kalurahan Candibinangun.

Dalam perjanjianya, disebutkan bangunan vila yang dibangun diatas tanah kas desa tersebut tidak diperjual belikan. Melainkan hanya disewakan selama 20 tahun per unit dan bisa diperpanjang selama 3 kali atau selama 60 tahun.

Villa yang akan dibangun dikomplek yang diberi nama Jogja Eko Wisata tersebut sebanyak 1.000 unit dengan harga sewa antara Rp 175 juta hingga Rp700 juta/unit.

Sejumlah Korban Investasi JEW Ngadu ke DPRD Sleman
Dari kiri : Wakil Ketua Komisi A DPRD Sleman Ani Martanti dan Sekretaris Komisi A DPRD Sleman Suryono (Brd)

Sementara warga yang sudah berenivestasi dan membayar lunas jumlahnya sudah mencapai 800 orang. Tetapi ada beberapa orang yang memesan lebih dari satu init dan semuanya sudah membayar lunas.

“Pada tahun 2021 lalu, ada beberapa unit yang oleh pengembang diserahkan kepada yang menyewanya. Akan tetapi, surat-surat legal formal belum ada, dengan alasan masih dalam proses pengurusan. Bahkan, ketika ada seseorang yang investasi dengan menyewa bangunan untuk toko jejering juga tidak bisa mendapatkan izin, sehingga para penyewa bangunan tersebut merasa curiga,” kata salah seorang korban berinisial AA.

Bahkan ketika mereka mencari pengembangnya, yaitu Robinson Salino, ternyata yang bersangkutan sudah ditangkap petugas Kejaksaan Tinggi DIY karena melakukan tindak kejahatan tersebut.

Karena tanah kas desa di DIY itu menjadi kewenangan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, maka untuk penyelesaianya, para anggota komisi A DPRD Sleman menyarankan agar mereka beraudiensi dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono.

“Pada hakekatnya tanah kas desa merupakan tanah milik kraton Yogyakarta. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan Tanah Kas Desa (TKD) yang ada di wilayah DIY harus mendapatkan izin dari raja Kraton Yogyakarta atau Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X,” kata wakil ketua Komisi A DPRD Sleman Ani Martanti.(Brd)