Salah Satu Calon Kades Larangan Slampar adalah Tersangka Kasus Korupsi Dana Desa

Salah Satu Calon Kades Larangan Slampar adalah Tersangka Kasus Korupsi Dana Desa

PAMEKASAN – Usai ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2021 oleh Kejaksaan Negeri Pamekasan, mantan Kepala Desa Larangan Slampar, Hoyyibah hingga kini masih bebas berkeliaran bahkan masih bisa menjadi calon kepala desa di desa tersebut.

Hoyyibah dijerat dengan Pasal 2 & 3 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 20 tahun 2021 Tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun dan minimal 5 tahun penjara setelah dirinya terbukti melakukan tindak pidana korupsi Dana Desa

SHR (Inisial) warga setempat menyayangkan penegakan hukum di Kota Gerbang Salam bisa terancam punah dan terkesan lamah.

“Itu kan ancamannya maksimal 20 tahun dan minimal 5 tahun penjara, tapi faktanya tersangka bebas kok, berarti kata-kata hukuman Maksimal dan Minimal itu sudah gak di pakai, alias gertak sambal saja pak, kalau seperti ini terus penegakan hukum kita akan semakin lemah dan akan punah” ujar SHR dihadapan awak media, Selasa, (5/4/2021)

SHR berharap agar pihak penegak hukum harus cepat dan tegas dalam bertindak.

“Penegak hukum yang tegas dong, secepatnya diproses, kalau sudah terbukti korupsi ya tangkap saja, jangan takut pak, kami bersama kalian, sudah berapa bulan tersangka ini bebas berkeliaran coba?, Kalau yang merugikan negara ini dibiarkan bebas maka kedepan akan semakin banyak pelaku korupsi di negri ini pak” imbuhnya.

Marsuto Alfianto S.H, M.H (Direktur Lembaga Bantuan Hukum PUSARA) angkat bicara terkait hal tersebut, Menurutnya, tersangka di atas ancaman 5 tahun harus dilakukan penahanan sebagaimana tertuang dalam UU no 31/99 jo UU 20/2001

“Dan itu tidak mengenal istilah penangguhan penahanan, dan Jika tidak dilakukan penahanan maka kinerja Kajari Pamekasan perlu di pertanyaan bahkan di evaluasi karna ini akan menjadi presiden buruk atas penegakan hukum di Pamekasan” kata Alfian begitu ia disapa

“Apalagi sebelumnya kata dia belum ada tersangka yang tidak ditahan di tingkat penyidikan oleh kejaksaan negeri pamekasan, Jika tidak ditahan, maka Kajari bisa dilaporkan ke komisi kejaksaan dan Asisten pengawasan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur” pungkasnya.(Ab)

error: