Portal Jatim

Ribut Lahan Eks Makam Belanda, Warga Bugul Lor dan Yayasan Daarus Sa’adah Berdialog, Ini Hasilnya

40
×

Ribut Lahan Eks Makam Belanda, Warga Bugul Lor dan Yayasan Daarus Sa’adah Berdialog, Ini Hasilnya

Sebarkan artikel ini
Ribut Lahan Eks Makam Belanda, Warga Bugul Lor dan Yayasan Daarus Sa'adah Berdialog, Ini Hasilnya
Sejumlah warga Bugul Lor, berkumpul di lokasi warung yang berdiri diatas lahan yang diributkan.

PASURUAN — Sejumlah warga Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, masih mempersoalkan terkait lahan bekas makam belanda yang saat ini dikuasai oleh pihak yayasan Daarus Sa’adah.

Lagi-lagi, kali ini sejumlah warga jalan Imam Bonjol tepatnya di lingkungan RT 02 RW 07 bergejolak lantaran muncul adanya sebuah pengumuman melalui banner mengenai pemagaran lahan oleh pihak yayasan yang dilaksanakan Senin 5 Juni 2023.

Scroll kebawah untuk lihat konten

Didalam pengumuman itu disebutkan, lahan tersebut sudah menjadi milik pihak yayasan berdasarkan sertifikat tanah wakaf nomor 5 luas 1.857 M² atas nama yayasan Daarus Sa’adah dengan IMB nomor 503/029/B/423.107/2023.

Menanggapai hal itu, beberapa warga didampingi ketua RT 02 dan RW 07 setempat menceritakan terkait riwayat lahan hingga terbit sertifikat tanah wakaf atas nama yayasan.

“Lahan ini dulunya bekas kuburan (makam) belanda, namanya orang dulu makam ini digempur (diratakan). Sebenarnya warga itu tidak bermasalah dengan yayasannya, cuma sejak mulai awal konflik yang kita tanyakan dari tanah milik negara/makam belanda bisa menjadi SHM hibah ke yayasan, itu alur cerita atau riwayatnya gimana?”, kata Khoirul, salah satu warga RT 02.

Diketahui, warga Bugul Lor selama setahun terakhir telah memanfaatkan lahan tersebut sebagai stand warung untuk usaha kurang lebih sebanyak 16 stand.

Sebelumnya juga pernah ada mediasi antara warga dengan pihak yayasan dan BPN, baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan sampai tiga kali pertemuan namun belum ada kesepakatan antara warga dengan pihak yayasan.

Namun dalam persoalan tersebut, warga menginginkan lahan itu dikembalikan ke negara, atau paling tidak warga diberi kompensasi oleh pihak yayasan dengan nilai yang lebih pantas.

“Kami warga disini, tidak ada sedikitpun ingin memiliki lahan itu. Kalau memang ini tanah milik negara, ya kita kembalikan ke negara agar sama-sama bisa mengelola untuk kemakmuran warga misalkan dijadikan sebagai pasar kampung, kan bisa”, ujarnya.

“Memang sebelumnya ada negoisasi soal ganti rugi, pertama besaran 200 sampai 500 ribu per bangunan dan warga menolak. Terus naik lagi 500 ribu, 1 juta dan 1,5 juta. Lalu kita negoisasi lagi, maksudnya yang pantas lah”, imbuh Khoirul.

Sementara warga yang lain menilai, “Sebenarnya warga disini menilai munculnya SHM ini sebuah kejanggalan, sejak awal kita audiensi di kecamatan disebutkan bahwa tanah ini di tahun 1980 mereka klaim dan tahun 2017 SHM muncul”, celetup warga dengan singkat.

Ribut Lahan Eks Makam Belanda, Warga Bugul Lor dan Yayasan Daarus Sa'adah Berdialog, Ini Hasilnya
Camat Hermanto, didampingi Lurah Bugul Lor Riela Machfida.

Untuk meluruskan sekaligus mencari jalan solusi, selanjutnya beberapa warga bersama pihak yayasan melakukan dialog tertutup di kantor Kecamatan Panggungrejo dengan di mediasi oleh Camat setempat termasuk Lurah Bugul Lor juga hadir.

“Barusan kita selesaikan diskusi atau rapat koordinasi terkait tanah yang ada di Bugul Lor yang sekarang sudah bersertifikat atas nama yayasan sudah ditemukan kesepakatan bahwasanya warga sudah legowo dan memberikan pernyataan bahwa tanah itu benar benar milik yayasan”, terang Camat Panggungrejo, Hermanto usai dialog dilakukan.

“Artinya saat ini warga minta waktu untuk pembongkaran atau dipagari, sekarang biar warga ada waktu jeda mencari nafkah dulu. Tadi sudah disepakati, kemungkinan pembangunan dalam tahun ini”, jelas Camat Hermanto.

“Besok Selasa warga yang berkepentingan diundang untuk dimintai tanda tangan kesanggupan untuk membongkar difasilitasi oleh Lurah setempat. Intinya warga sudah mau membongkar bangunan-bangunan mereka sendiri”, pungkasnya.

Sementara dari pihak yayasan Daarus Sa’adah ketika dimintai penjelasan, hanya menjawab singkat dan enggan berkomentar.

“Monggo ke Pak Camat aja langsung Mas, biar Pak Camat yang menjelaskan”, jawab singkat pihak yayasan.

Menyinggung soal besaran kompensasi yang dijanjikan oleh pihak yayasan kepada warga bervariatif, yaitu mulai dari 750 ribu hingga 1,5 juta rupiah. (Eko/Ghana)