JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memaparkan perkembangan program pendaftaran tanah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (8/9/2025).
Dalam laporannya, Nusron menyebutkan bahwa program percepatan sertipikasi tanah hampir rampung secara nasional. Hingga saat ini, pendaftaran tanah telah mencapai 123,1 juta bidang atau 98 persen dari target 126 juta bidang.
“Peningkatan pendaftaran tanah mencakup bidang tanah terdaftar dan bersertipikat. Sampai hari ini, kita sudah mendaftarkan 123,1 juta bidang tanah,” ujar Nusron yang hadir bersama Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan.
Berdasarkan data per 4 September 2025, jumlah tanah bersertipikat tercatat sebanyak 96,9 juta bidang atau setara 77 persen. Rinciannya terdiri dari Hak Milik 88,2 juta bidang, Hak Guna Usaha (HGU) 20 ribu bidang, Hak Guna Bangunan (HGB) 6,6 juta bidang, Hak Pakai 1,6 juta bidang, Hak Pengelolaan 8 ribu bidang, serta Hak Wakaf 276 ribu bidang.
Menteri Nusron juga menekankan perhatian khusus terhadap tanah wakaf. Sejak 2024, Kementerian ATR/BPN menggandeng Kementerian Agama untuk mempercepat pendaftaran tanah wakaf guna menjaga aset umat sekaligus memberikan kepastian hukum.
Meski capaian sudah tinggi, Nusron mengakui masih ada tantangan di lapangan, terutama terkait proses pendaftaran dan penyelesaian sengketa pertanahan. “Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, baik gubernur, wali kota, maupun bupati, agar masalah pertanahan dapat segera dituntaskan,” tegasnya.
Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, dan dihadiri jajaran pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN. Seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN serta Kepala Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia juga mengikuti kegiatan ini, baik secara luring maupun daring.
