Portal Sumsel

PT. Daqing Citra PTS Lakukan Pengeboran, Warga Pemilik Lahan : Tanpa Izin

30
×

PT. Daqing Citra PTS Lakukan Pengeboran, Warga Pemilik Lahan : Tanpa Izin

Sebarkan artikel ini
PT. Daqing Citra PTS Lakukan Pengeboran, Warga Pemilik Lahan : Tanpa Izin
Lokasi kebun yang sudah dilakukan pengeboran di wilayah Kecamatan Penukal, Kabupaten Pali, Sumsel.

PALI SUMSEL. portal-indonesia.com – Anton (36) warga Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) merasa kecewa dan dirugikan oleh pihak PT Daqing Citra PTS.

Pasalnya, perusahaan tersebut melakukan pengeboran (Drilling) Seismik 3D Abab di atas tanah miliknya  tanpa izin dan kesepakatan tertulis terlebih dahulu dengannya.

“Tau-tau pas saya ke kebun sudah dilakukan pengeboran, padahal tidak pernah izin ke kami selaku pemilik lahan, jadi kami menolak aktivitas seismik pengeboran PT Daqing Citra PTS,” ungkap Anton, Jum’at (28/04/2023), di Desa Karang Agung, Kecamatan Abab.

Akibat tindakan yang dinilai asal ngebor tanpa melalui etika dan aturan, Anton menuntut tanggungjawabnya PT. Daqing Citra PTS.

“Ini adalah negara hukum, bukan lagi zaman penjajahan dimana pihak-pihak tertentu bisa seenaknya saja menerobos kebun lahan warga tanpa sepengetahuan pemiliknya, yang penting izin, ganti rugi juga harus dibahas jelas, tidak hanya sekadar sosialisasi, lalu tanpa izin langsung beroperasi,” bebernya.

Tidak hanya itu, Anton juga meminta kepada pemerintah yang berwenang serta pihak aparat penegak hukum (APH), agar mendengarkan keluhan masyarakat, memperhatikan nasib rakyat di bawah, dan bisa turun langsung ke lokasi pengeboran.

“Ingat!, Negara sudah menjamin hak-hak setiap warga negara serta sudah diatur oleh negara. Dan ingat, dalam Pancasila sila ke-5 berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”,tegasnya.

Mendapat ada informasi, keluhan dan nasib yang dialami warga Desa Karang Agung, Syamsudin Ketua Organisasi Persatuan wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Pali Syamsudin angkat bicara.

Untuk itu, Ketua PWRI Kabupaten Pali meminta agar pihak PT. Daqing Citra PTS tidak membuat resah masyarakat yang bisa menimbulkan kegaduhan serta bisa secepatnya menyelesaikan tuntutan masyarakat tersebut.

“Masyarakat hanya menutut hak meraka, jadi pihak perusahaan tolong dengarkan dan penuhi tuntutan agar kegiatan survei Seismik berjalan lanjar serta tidak ada pihak yang dirugikan,”ujarnya.

Menurut Syamsudin, tindakan yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan tersebit sudah sangat keterlaluan dan melanggar hukum.

“Ini sungguh keterlaluan, seharusnya kalau belum ada kesepakatan dengan pemilik lahan, jangan dulu melakukan pengebiran. Kegiatan harus ditunda dulu, ini jelas-jelas perbuatan melanggar hukum,” tandasnya.

Pantauan portal-indonesia.com, kegiatan survei seismik 3D Abab yang dilaksanakan oleh PT Daqing Citra PTS selaku mitra kerja Pertamina EP di Kabupaten Pali, berada di 3 (tiga) wilayah kecamatan.

Ketiga wilayah kecamatan itu, yakni Kecamatan Abab, Penukal dan Kecamatan Tanah Abang.

Meski sebelumnya telah dilakukan sosialisasi, namun pelaksanaan kegiatan survei seismik 3D Abab berupa pengeboran oleh perusahaan tersebut banyak mendapat sorotan, keluhan dan protes dari berbagai kalangan masyarakat.

Sementara Pihak humas PT Daqing Citra PTS Samsul menyampaikan melalui pesan WhatsAppnya, bahwa pihak seismik sudah berkordinasi dengan Pemkab Pali.

Setelah itu, pihaknya langsung melakukan sosialisasi di sejumlah kecamatan dan desa tersebut.

“Untuk kegiatan survei Seismik sebelum kegiatan dimulai terlebih dahulu koordinasi dengan Pemkab Pali, setelah mendapatkan surat dukungan dari pemkab Pali, kemudian sosialisasi ditingkat kecamatan dan kemudian sosialisasi ketingkat desa” kata Samsul.

Samsul juga menyampaikan dalam pesan WhatsAppnya kepada media ini, bahwa pada saat sosialisasi yang hadir pada saat itu memang tidak seluruh warga, karena keterbatasan tempat.

Saat itu yang hadir kepala desa, perangkat desa, kadus, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan sebagian masyarakat pemilik lahan yang diundang juga hadir.

“Harapan kami mereka yang hadir saat sosialisasi, bisa menyampaikan kepada masyarakat lainnya????.”tulis Samsul dalam pesan WhatsAppnya.

Selain itu Samsul menyampaikan, bahwa pihaknya (Humas) melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat secara door to door.

“Kami juga tetap ada humas door to door sosialisasi untuk pemberitahuan kepada masyarakat secara langsung, hanya saja ada saja yang terlewatkan,” tulis Samsul.

Ironisnya saat ditanya apakah tidak melanggar hukum terkait kegiatan tanpa izin dari pemilik lahan, Samsul menjawab kemungkinan ada yang terlewatkan saat sosialisasi door to door.

Dan ketika disinggung mengenai kompensasi, Samsul menyampaikan bahwa pihaknya akan tetap memberikan secara langsung kepada yang berhak tanpa melalui siapa pun.

“Masyarakat untuk mendapatkan kompensasi tetap diberikan langsung diakhir kegiatan. Tanpa dititipkan, kepala desa nanti hanya menyaksikan”, jawab Samsul melalui pesan WhatsApp.(Lidian Heri)