Portal Sumsel

Proyek Peningkatan Jalan Desa Harapan Jaya-Lunas Jaya-Sukaraja Rp 6,7 M, Mutu dan Kualitas?

9
×

Proyek Peningkatan Jalan Desa Harapan Jaya-Lunas Jaya-Sukaraja Rp 6,7 M, Mutu dan Kualitas?

Sebarkan artikel ini
Proyek Peningkatan Jalan Desa Harapan Jaya-Lunas Jaya-Sukaraja Rp 6,7 M, Mutu dan Kualitas?
Proyek Peningkatan Jalan Desa Harapan Jaya-Lunas Jaya-Sukaraja di Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali), Sumsel.

PALI SUMSEL. portal-indonesia.com – Pembenahan dan pembangunan infrastruktur di Bumi Serapat Serasan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, terus dilakukan oleh Pemerintah setempat. Seperti pembangunan proyek peningkatan jalan Desa Harapan Jaya-Lunas Jaya-Sukaraja, di Kecamatan Tanah Abang.

Dana proyek ini bersumber dari APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2023. Nilainya sebesar Rp 6,7 milyar lebih.

Berdasarkan hasil pantauan dan informasi yang terhimpun, pengerjaan cor beton dibeberapa titik pada proyek itu pengerjaannya mengalami jeda atau istirahat tanpa kejelasan.

Proyek Peningkatan Jalan Desa Harapan Jaya-Lunas Jaya-Sukaraja Rp 6,7 M, Mutu dan Kualitas?

Sementara pengerjaan cor beton di titik yang mengalami retak dan belah pada badan jalan telah diselesaikan baru sepekan ini.

Namun pengerjaan proyek peningkatan jalan desa itu, saat ini kembali jeda dan tidak diketahui kapan akan dilanjutkan lagi.

Entah hal ini apakah disengaja atau tidak, atau mungkin hanya untuk mencari celah sebelum dilakukan pengaspalan, publik masih bertanya-tanya.

Sementara pada bagian cor beton yang selesai pengerjaanya, terlihat dibeberapa titik sudah terdapat retak dan belah. Padahal umur cor beton itu masih dalam hitungan hari.

Selain itu, pada proses pengerasan, sebagian ada yang dikerjakan secara manual tanpa ada pemadatan.

Dari hasil pantauan dan informasi yang terhimpun tersebut timbul indikasi beberapa penyebab terkait mutu dan kualitas fisik proyek pemerintah tidak bisa bertahan lama alias cepat rusak. Misalnya, faktor konspirasi atau kerjasama jahat antara oknum pemerintah dan kontraktor.

Kemudian, jika pembangunan dan peningkatan jalan menggunakan “Uang Rakyat” tentunya bisa sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat, baik itu volume, mutu dan kualitas proyek jalan tersebut.

Bila tidak tercapai, masyarakat berharap ada yang bertanggung jawab terhadap proyek tersebut. Sebab nantinya masyarakat yang sangat dirugikan. Bahkan, bisa jadi pekerjaan proyek jalan tersebut dapat berdampak hukum bagi pihak-pihak yang terkait.

Dan jika dalam pelaksanaan proyek mengesampingkan mutu dan kualitas fisik proyek, maka instansi terkait sepatutnya harus memberikan sanksi tegas atau jika perlu tolak hasil pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor selaku pemenang tender yang mengerjakan proyek tersebut.

Untuk meminimalisir terjadinya kebocoran uang negara, peran serta masyarakat sebagai pengawas sangat dibutuhkan sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengenai keleluasaan bagi masyarakat untuk turut mengawasi pengerjaan proyek negara, dan banyak lagi acuan hukum lainnya.

Proyek Peningkatan Jalan Desa Harapan Jaya-Lunas Jaya-Sukaraja Rp 6,7 M, Mutu dan Kualitas?

Hendro Saputra SH, Ketua Sub Bidang Hukum LSM Barisan Patriot Peduli Indonesia (BPPI) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dalam pengamatannya terhadap proyek peningkatan jalan Desa Harapan Jaya-Lunas Jaya-Sukaraja yang dilaksanakan oleh CV Mikha Karya, meragukan mutu dan kualitasnya.

“Kami meragukan standarisasi dan spesifikasi sesuai dengan ketentuan, kok cor betonnya yang baru beberapa hari setelah pengecoran sudah terdapat retak dan belah dibeberapa titik?,” ungkapnya, Rabu (31/5/2923).

Oleh karenanya, Hendro Saputra meminta pihak Dinas PUPR melalui PPTK dan KPA agar segera turun tangan guna mengecek pengerjaan tahap penyelesaian proyek peningkatan jalan desa tersebut.

“Kami minta dari Dinas PUPR dengan melibatkan kami dari LSM, Ormas dan rekan rekan media untuk turun bersama ke lokasi proyek,” ujarnya.

Menurut Hendro Saputra, terlalu jika pihak dinas terkait tidak turun dan tidak menggubris masukan dari kawan kawan LSM dan Ormas yang fungsinya sebagai sosial control.

“Jika itu terjadi berarti ada pembiaran. Sementara kami sebagai sosial control telah memberikan masukan,” tandasnya.

Tidak hanya itu, Hendro Saputra juga meminta kepada dinas/instansi terkait untuk melakukan uji laboratorium terhadap beton yang ada di lokasi proyek.

“Kami minta dari Dinas PUPR melakukan uji laboratorium beton yang digunakan, dan kami juga siap melaporkan ke APH,” pungkasnya. (Lidian Heri)