Portal DIY

Program Pembinaan Pendidikan Pancasila Perlu Segera Dilaksanakan

4
×

Program Pembinaan Pendidikan Pancasila Perlu Segera Dilaksanakan

Sebarkan artikel ini
Program Pembinaan Pendidikan Pancasila Perlu Segera Dilaksanakan
Dr Stevanus C Handoko, anggota DPRD DIY (paling kiri)

YOGYAKARTA – Komisi D DPRD DIY bahas RAPBD DIY tahun anggaran 2023 bersama mitra kerja. Acara yang berlangsung pada Selasa (20/9/2022) dipimpin  H. Koeswanto, SIP, Ketua komisi D DPRD DIY dan dihadiri  anggota, BPKA DIY, Bappeda DIY, Inspektorat DIY dan Paniradya Keistimewaan DIY

Dalam kesempatan ini Didik Wardaya, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY menyampaikan anggaran belanja Dikpora tahun 2023 sebesar Rp 1.712.182.809.396 meliputi 3 urusan, 8 program, 21 kegiatan dan 105 sub kegiatan.

Menanggapi paparan yang disampaikan itu Dr. R. Stevanus C. Handoko S.Kom., MM,  anggota DPRD DIY dari Partai Solidaritas Indonesia menyoroti tentang program pembinaan yang diamanatkan Perda no.1 tahun 2022 tentang Pendidikan dan Wawasan Kebangsaan untuk dilakukan oleh salah satunya Dikpora DIY.

Terkait dengan kondisi saat ini,  kata Stev, dimana pemahaman tentang Pendidikan Pancasila, Wawasan Kebangsaan termasuk juga tentang Keistimewaan sudah semakin memudar di kalangan pendidik dan siswa di DIY. “Saya sangat berharap Dikpora segera dapat mengimplementasikan program kegiatan untuk meningkatkan pemahaman tentang Pendidikan Pancasila, Wawasan Kebangsaan termasuk juga tentang Keistimewaan,” pinta dia.

Selain itu pembinaan terhadap kepala sekolah dan guru di SMU dan SMK dinilai perlu segera dilakukan di 2023. Sehingga diharapkan tidak ada lagi kejadian-kejadian yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Kebhinekaan, toleransi dan diharapkan semua pihak di sektor pendidikan di DIY dapat memahami tentang keistimewaan Yogyakarta . Yang melekat dalam kebudayaan, yang tumbuh dan berkembang di DIY. Dimana Kraton sebagai pusat dari kebudayaan Jawa.

Stevanus juga menanyakan tentang perkembangan implementasi materi Pendidikan Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Keistimewaan yang dikembangkan Dikpora. Yang nantinya akan digunakan sebagai suplemen dalam beberapa mata pelajaran di SMU dan SMK.

Dia  meminta tanggapan nyata dari TAPD, dan dari di Paniradya serta kepala dinas dikpora atas usulan pembinaan tersebut. Ada penataan ulang terkait dengan program, kegiatan termasuk penganggaran agar di 2023 segera dapat dilakukan pembinaan dan sosialisasi terkait dengan membumikan kembali nilai-nilai Pancasila, NKRI, Kebhinekaan dan UUD 1945 serta meningkatkan pemahaman tentang keistimewaan Yogyakarta kepada seluruh kepala sekolah, guru dan pelajar.

Menanggapi hal tersebut, Didik akan menata ulang program, kegiatan dan anggaran agar di 2023 terdapat kegiatan pembinaan terhadap kepala sekolah, guru dan pelajar di SMU dan SMK se DIY.

“Saya setuju dan mendukung usulan tentang pembinaan terhadap kepala sekolah dan guru di SMU dan SMK terkait dengan materi Pendidikan Pancasila, NKRI, Kebhinekaan dan Pemahaman terkait Keistimewaan Yogyakarta,” katanya.

Dalam kesempatan rapat kerja ini, Andriana Wulandari, S.E,  anggota Komisi D DPRD DIY menyampaikan beberapa hal terkait isu-isu terkini. Salah satunya keluhan dari wali murid yang merasa terintimidasi oleh sekolah-sekolah atas sumbangan yang dilakukan komite sekolah.

Menurutnya sewaktu diputuskan zonasi, ada 3 hal terkait zonasi,  yaitu afirmasi, prestasi, dan reguler. “Namun ternyata ketika disampaikan ke saya, ada afirmasi yang tetap dimintai pungutan.  Karena afirmasi kan tujuannya  merekrut masyarakat yang tidak mampu agar bisa sekolah di tempat sekolahnya,” papar  Andriana.

Dia berharap hal ini mendapat perhatian khusus dari Dinas Pendidikan DIY. A gar masalah ini dapat segera terselesaikan.

Menanggapi hal tersebut, Didik Wardaya,  selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY akan menindak lanjuti hal tersebut. Pihaknya akan menyelesaikan masalah yang ada melalui peraturan gubernur terkait peran serta masyarakat dalam pendidikan. (bams)