Portal DIY

Perda Pemajuan Pembangunan Disetujui, Kalurahan dan Kelurahan di DIY Bakal Terima Dana Minimal Rp 1 M Pertahun

1010
×

Perda Pemajuan Pembangunan Disetujui, Kalurahan dan Kelurahan di DIY Bakal Terima Dana Minimal Rp 1 M Pertahun

Sebarkan artikel ini
Perda Pemajuan Pembangunan Disetujui, Kalurahan dan Kelurahan di DIY Bakal Terima Dana Minimal Rp 1 M Pertahun
Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto (Ist)

Y0GYAKARTA – Peraturan Daerah (Perda) D.I. Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan di DIY resmi disetujui dan disahkan DPRD DIY. Dengan demikian mulai tahun 2025, tiap kalurahan dan kelurahan di DIY bakal mendapat tambahan dana minimal Rp 1 miliar pertahun.

“Kalau kita hitung Maret, maka pelaksanaannya harus dilaksanakan enam bulan ke depan, September. Saat pembahasan APBD 2025, Perda ini sudah jadi payung hukum,” kata Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto, Rabu (20/3/2024).

Ia menyampaikan, pengesahan perda itu merupakan apa yang diperjuangkan selama ini oleh beberapa fraksi di DPRD DIY serta dukungan dari seluruh Kepala Desa dan Lurah se DIY.

Persetujuan perda ini diberi nomor 3 tahun 2024 dan ditandangani Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Penandatangan dilakukan pada 8 Maret 2024.

Dalam perda pasal 18 itu disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan pemajuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan dan kelurahan, Pemda DIY wajib mengalokasikan anggaran kepada kalurahan dan kelurahan setiap tahun secara adil dan merata.

“Dalam perda tidak disebutkan angkanya, tetapi yang kita perjuangkan minimal Rp 1 miliar pertahun,” sebutnya.

Ia sampaikan, alokasi anggaran itu wajib diberikan. Maka untuk mengelolanya, Pemda DIY membentuk perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang pemajuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan dan Kelurahan.

“Dalam pembahasan Raperda kelembagaan yang sedang berlangsung hari ini, kita sedang memperjuangkan untuk dilahirkan Dinas Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan,” kata Eko.

Karena itu diharapkan dalam waktu dekat Pemda DIY sesuai dalam amanat Perda Nomor 3 tahun 2024 di dalam Raperda kelembagaan segera membentuk Dinas Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan. (bams)