Portal DIY

Pemkab Sleman Akan Lakukan Penyederhanaan Birokrasi

1415
×

Pemkab Sleman Akan Lakukan Penyederhanaan Birokrasi

Sebarkan artikel ini
Pemkab Sleman Akan Lakukan Penyederhanaan Birokrasi
Kabag Organisasi Pemkab Sleman, Heri Kuntadi dan Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo (Brd/Portal Indonesia)

SLEMAN – Dalam rangka implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi, Pemkab Sleman menggelar sosialisasi Penyesuaian Sistem Kerja dan Pelaksanaan Susunan Organisasi Tatakerja (SOTK) baru di Aula Lantai 3 Pemkab Sleman, Rabu (27/12/2023).

Sosialisai diikuti oleh para pimpinan instansi di lingkungan Pemkab Sleman dan prelaksanaanya dibuka oleh Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo.

Menurut Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo penyederhanaan birokrasi adalah peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintah melalui percepatan pengambilan keputudan dan sistem kerja bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Implementasinya, kebijakan penyederhanaan birokrasi di pemkab Sleman dilakukan melalui 3 tahapan. Yaitu, Penyederhanaan Struktur Organisasi, Penyetaraan Jabatan dan Penyesuaian Sistem Kerja.

“Penyederhanaan Birokrasi menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, lincah, profesional, fokus pada pekerjaan fungsional, terlayani kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien,” ujarnya

Lebih lanjut, Kustini mengatakan bahwa Pemkab Sleman telah melaksanakan tahapan Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan ditandai dengan Pelantikan Pejabat Penyetaraan pada Desember 2021 dan Mei 2022.

“Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Penyederhanaan Birokrasi telah disusun Peraturan Bupati yang mengatur sistem kerja dan mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dari setiap Perangkat Daerah termasuk UPTD, Puskesmas, RSUD dan Sekolah,” jelasnya

Sementara itu Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Sleman, Heri Kuntadi dalam laporannya mengatakan tujuan sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman kepada Perangkat Daerah di Pemkab Sleman mengenai rencana implementasi sistem kerja baru, SOTK baru yang melandasi sistem kerja baru, pengaturan mekanisme kerja baru dan perubahan atas tugas, tanggung jawab dan hak serta tahapan pelaksanaan yang harus dipersiapkan setiap Perangkat Daerah. (Brd)