Portal Jateng

Pemilik Lahan Terdampak Proyek Pengendalian Banjir Rob Kali Loji-Banger Paket II Minta Ganti Rugi dan Pembebasan Lahan

31
×

Pemilik Lahan Terdampak Proyek Pengendalian Banjir Rob Kali Loji-Banger Paket II Minta Ganti Rugi dan Pembebasan Lahan

Sebarkan artikel ini
Pemilik Lahan Terdampak Proyek Pengendalian Banjir Rob Kali Loji-Banger Paket II Minta Ganti Rugi dan Pembebasan Lahan
BBWS Pamali-Juana Provinsi Jateng menggelar pertemuan klarifikasi penyelesaian lahan milik H Subhan yang terdampak proyek pengendalian rob Kali Loji-Banger Paket II (Ali Ridho/Portal Indonesia)

KOTA PEKALONGAN –  Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pamali-Juana Provinsi Jawa Tengah, menggelar pertemuan klarifikasi sekaligus upaya menyelesaikan lahan Milik H Subhan yang terdampak proyek pengendalian banjir rob sungai kali Loji -Banger Paket II. STA 700. Lokasi Pantai Degayu kota Pekalongan acara berlangsung di Aula rapat gedung keet direksi BBWS Pamali Juana, proyek penggulangan rob kali loji-bager. Jalan Truntum. Kota Pekalongan, Kamis (4/5/2023.)

Acara dipimpin langsung oleh ketua tim teknis proyek sungai dan Pantai seksi II BBWS Pamali-Juana, Agus Priyanto, mempertemukan kepala BBWS pamali Juana, PPK sungai dan pantai II, Kepala Bapeda kabupaten Batang, kadin Pusdataru kabupaten Batang, Camat Batang, BPN dan kades Denasri, dengan Subhan sebagai pemilik lahan yang didampingi LBH dan LSM Trinusa,dihadirkan pula Kejaksaan Tinggi (Kejati ) Provinsi Jateng yang diwakili kasie intelegent, Yang diharapkan dapat memberikan padangan hukum (legal standing)

Dalam pertemuan tersebut, pemilik lahan yang terdampak proyek meminta ganti rugi dan pembebasan lahan dengan dibayar. Namun, Asisten Intelegent Kejati Provinsi Jawa Tengah, Doni Cahyono, menanggapi bahwa proses pembebasan lahan proyek strategis nasional harus didasarkan pada keadilan dan sesuai mekanisme perundang-undangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Sementara, Pelaksana teknik BBWS Pemali Juwana, Agus Priyanto menyatakan siap mengakomodir permintaan pemilik lahan yakni Haji Subechan untuk mendapatkan ganti rugi lahan terdampak proyek. Namun tidak bisa serta merta karena ada prosesnya dan membutuhkan jeda waktu.

“Kami mengakomodir permintaan pemilik lahan yakni Pak Subechan untuk diganti rugi. Tapi pembayaran ganti rugi itu butuh waktu dan tidak cukup sehari dua hari, proses prosedur nya panjang ada pengukuran BPN, penilaian harga dari appraisal, sosialisai, nego harga dan segala macam. Itu semua harus dilalui, termasuk kita minta legal opinion dari kejaksaan sebagai pegangan kita bahwa tanah itu layak di bayar, ,” ungkap Agus Priyanto,

Menanggapi kronologi itu, Asisten Intelegent Kejati Jawa Tengah, Doni Cahyono menuturkan proses pembebasa lahan proyek strategis nasional harus berasaskan keadilan, dimana lahan warga terdampak proyek harus mendapatkan ganti melalui pembayaran.

Pemilik Lahan Terdampak Proyek Pengendalian Banjir Rob Kali Loji-Banger Paket II Minta Ganti Rugi dan Pembebasan Lahan

“Dan prosedur pembayaran harus memenuhi mekanisme perundangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dan terkait permasalahan lahan dibawah 5 Ha dapat dilakukan dengan pola pengadaan tanah secara swakelola oleh BBWS.,” terangnya.

PPK Pengadaan lahan, Ika, menjelaskan  mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan sebelum proyek berjalan. “Akan tetapi bila pengadaan tanah ini dilaksanakan ditengah proses pembangunan, tentu kami membutuhkan rekomendasi dari Kejati untuk legal standing pelaksanaan pembebasa lahannya,” jelas Ika

Dari uraian pandangan dari beberapa institusi yang bertalian dengan proyek nasional ini, BBWS Pamali Juana sebagai penyelenggara klarifikasi menuturkan bahwa langkah awal akan dilakukan legal standing oleh Kejati, selanjutnya pemetaan, diteruskan dengan pembebasan lahan melalui dana kementrian PU di anggaran tahun 2024.

Menanggapi hal tersebut, kuasa pemilik lahan Subhan, Didik Pramono bersikukuh untuk segera dibayarkan lahan tersebut. Dirinya beranggapan, rencana pengadaan tanah adalah sebelum proyek dilaksanakan.

“Dan tentunya anggaran atas pembebasan lahan tersebut sebetulnya sudah ada, hanya saja proses seakan dibuat berbelit-belit.” katanya

Ditambahkan, reaksi kami tetap menutup portal akses jalan proyek yang masuk di lahan SHM Subhan. Dan belum bisa dibuka sebelum dilakukan pembayaran.

Atas reaksi itu, kepala pengawas tehnis proyek sungai pantai II BBWS Pamali-Juana, Agus Priyanto menuturkan
Kami selalu terbuka terhadap keluhan maupun koreksi dari masyarakat. Dan terkait dengan klarifikasi ini, keterangan pendapat akan kami sampaikan ke kementrian. (Al)