JAKARTA – Program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yang mencakup swasembada pangan, pembangunan hunian berkualitas, dan pemerataan ekonomi, memerlukan langkah strategis. Salah satu langkah krusial yang akan memastikan keberhasilan ketiga program tersebut adalah ketersediaan tanah.
Dalam rapat koordinasi yang digelar di Kementerian Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada Rabu (8/1/2025), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan potensi besar tanah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung agenda pemerintah.
“Kami memiliki 864.662 hektare cadangan tanah telantar, ditambah 10.000 hektare tanah yang diperoleh melalui konversi Hak Guna Usaha (HGU) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) akibat perubahan tata ruang,” ungkap Menteri Nusron.
Dari total lahan tersebut, sekitar 209.780 hektare akan dialokasikan untuk mendukung ketahanan pangan nasional, memastikan ketersediaan tanah pertanian yang cukup guna mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan pangan. Sementara itu, 567.585 hektare lainnya akan digunakan untuk program transmigrasi, dengan tujuan mendistribusikan penduduk ke wilayah baru, menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, serta mengurangi tekanan penduduk di daerah padat.
“Tanah ini akan diserahkan kepada Kementerian Transmigrasi untuk mendukung relokasi penduduk dan pembangunan wilayah-wilayah baru,” tambah Menteri Nusron.
Tak hanya itu, untuk mendukung program perumahan rakyat, pemerintah juga telah menyiapkan 77.297 hektare tanah, ditambah 10.000 hektare hasil konversi, guna pembangunan pemukiman. Langkah ini dipastikan akan memperlancar pembangunan 3 juta rumah yang sudah menjadi bagian dari agenda pemerintah.
“Untuk program 3 juta rumah, kami tidak melihat adanya masalah terkait ketersediaan tanah. Kami sudah melaporkan perkembangan ini kepada menteri terkait, dan semuanya berjalan dengan lancar,” lanjut Nusron Wahid.
Dengan langkah strategis ini, pemerintah berupaya memaksimalkan penggunaan lahan yang sebelumnya tidak produktif untuk mendukung agenda nasional yang penting. Menteri Nusron menekankan bahwa keberhasilan alokasi lahan ini sangat bergantung pada sinergi antara kementerian terkait.
Rapat ini turut dihadiri oleh sejumlah Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, serta sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN, termasuk Sekretaris Jenderal Suyus Windayana, Direktur Jenderal Tata Ruang Dwi Hariyawan, Kepala Biro Humas Harison Mocodompis, dan Kepala Biro Perencanaan Dony Erwan Brilianto. (*)
