YOGYAKARTA – Dukungan anggaran untuk urusan publik, seperti penanggulangan bencana dinilai penting, agar mereka yang memiliki mobilitas ekonomi tidak terganggu ketika terjadi bencana.
“Bencana memang tidak dapat diprediksi kapan terjadinya. Kalau tidak ada bencana ya..syukur, tapi ingat ada Katana yang benar-benar bekerja profesional butuh dana. Pemda harus anggarkan,” kata Sekretaris PDI Perjuangan DIY Totok Hedi Santosa saat sosialisasi Perda Penanggulangan Bencana di Yogyakarta, Jumat (15/4/2022).
Kegiatan sosialisasi tersebut juga diisi oleh Marlina, Sekretaris BPBD DIY dan Nur Hidayat, Kepala BPBD Kota Yogyakarta. Acara dilanjutkan dengan berbuka puasa bersama dihadiri oleh dari KSB Baguna PDI perjuangan, Lurah se Kota Yogyakarta dan Ketua Kelurahan Tangguh Bencana Yogyakarta. Tampak hadir Danang Rudyatmoko, Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Forum Katana Kota Ketua Ernanto, Ketua Katana Bausasran, Sekretaris Agus, Ketua Katana Mantrijeron, Bendahara Ipung, Ketua Katana Sosromenduran. Bertindak sebagai moderator Kepala Baguna Kota Susanto Dwi Antoro.
Di dalam sosialisasi Perda Penanggulangan Bencana, Totok Hedi menyatakan secara nasional posisi Indonesia berada di kawasan rawan bencana. Guna memastikan penanganan penanggulangan bencana berjalan baik, butuh dukungan anggaran.
“Kita berada di negeri ring of fire, cincin api. Banyak berhadapan dengan gempa bumi, gunung meletus. Kalau di Yogya ada gempa tektonik di dasar laut dan vulkanik. Pemda harus berani anggarkan penanganan bencana,” ujarnya.
Totok mencontohkan ada bencana puting beliung akibatkan fasilitas publik hancur. Ini sangat penting segera ditangani. Kala ada anggaran, bisa digunakan karena begitu terjadi bencana bisa bermanfaat dana penanganan bencana.
Sedangkan Kepala BPBD Yogyakarta Nur Hidayat menjelaskan Pemkot Yogyakarta terus mengedukasi dan sosialisasi peraturan kebencanaan. Harapan ke depan, melalui kesiapsiagaan yang merupakan bagian penting dari penanggulangan bencana. Meliputi antisipasi melalui pengorganisasian, bisa diambil langkah tepat dan berdaya guna.
Menurutnya ada persiapan komunikasi pos komando, jalur evakuasi dan pengungsian, penyiapan rencana kontijensi dan sosialisasi peraturan penanganan bencana. “Masyarakat juga harus berlatih mitigasi bencana untuk kurangi risiko,” kata Nur Hidayat.
Sementara Sekretaris BPBD DIY Marlina menyatakan kesiapsiagaan antisipasi bencana dibutuhkan karena bencana tidak diketahui kapan terjadi.
Menurutnya ketika terjadi bencana, dibutuhkan manajemen tanggap darurat, pelaksanaan kerjasama organisasi tanggap bencana yang perlu selalu ditingkatkan baik level lokal maupun regional.
Langkah pengurangan risiko bencana atau PRB harus jadi kerja bersama seluruh elemen penanggulangan bencana. Saat sudah jalankan PRB ternyata tidak ada bencana itu bermakna investasi, namun sebaliknya kala tidak jalankan PRB terjadi bencana yang ada jadi tragedi.
Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menyatakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana di daerah butuh alokasi anggaran. Dukungan semua pihak untuk terlibat dalam penanggulangan bencana penting selalu ditumbuhkan agar rakyat jadi tangguh saat tejadi bencana.
Disebutkan salah satu prasyarat mewujudkan tangguh hadapi bencana adalah keberadaan tenaga terlatih untuk penanganan kebencanaan.
Provinsi DIY disebutkan sudah memiliki Perda Penanggulangan Bencana, yang memberi mandat pemda untuk wujudkan tangguh hadapi bencana. “Dukungan anggaran penting guna operasional kerja penanggulangan bencana,” kata Eko.
Dukungan anggaran, lanjutnya, juga bagian dari komitmen terus membantu fasilitasi edukasi masyarakat tangguh bencana. Selain itu alokasi anggaran diarahkan guna fasilitasi dalam bentuk pelatihan SDM dan pemberian sarana prasarana.
“Komitmen bantu fasilitasi edukasi, pelatihan sumber daya manusia dan pemberian sarana dan prasarana jelas terus kita jalankan,” sebutnya. (bams)
