Pelayanan Publik Mubar Masuk Zona Merah, Ombudsman Sultra: Yang Dirugikan Masyarakat

Pelayanan Publik Mubar Masuk Zona Merah, Ombudsman Sultra: Yang Dirugikan Masyarakat
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sultra, Mastri Susilo

MUBAR – Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sulawesi Tenggara, Mastri Susilo mengatakan pelayanan publik Kabupaten Muna Barat (Mubar) masuk zona merah. Hal itu mengacu pada hasil survei tahun 2021 mengenai penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang ada di Mubar.

Kata Mastri, nilai rata-rata yang diperoleh Mubar adalah 34, 19. Angka tersebut masuk zona merah atau tingkat kepatuhan rendah.

“Kalau merujuk pada standar nilai yang ada, nilai 0 – 50, 99 itu masuk zona merah, 51, 00 – 80, 99 masuk zona kuning dan 81, 00 – 100 masuk zona hijau. Ada empat organisasi perangkat daerah (OPD) yang kita survei. Dari empat OPD itu produk layanan yang disurvei sebanyak 50 item,” sebutnya.

Ia mengatakan empat OPD yang disurvei adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

Lanjut Mastri, pada Dinas PMPTSP produk layanan yang disurvei sebanyak 20. Nilai yang diperoleh 51,17 atau zona kuning. Sedangkan Dinas Dukcapil jumlah produk layanan yang disurvei sebanyak 10 dengan nilai 19, 85 atau zona merah.

“Dinas Pendidikan dan Kesehatan yang disurvei masing-masing 10 produk layanan. Dinas Pendidikan mendapat nilai 22, 25 atau zona merah dan Dinas Kesehatan nilai yang diraih 26, 48 atau zona merah,” ungkap Mastri saat ditemui usai mengikuti rapat dengan Pemda Mubar di Kantor Bupati Mubar, Rabu, (20/04/2022).

Menurut Mastri, melihat capaian nilai yang ada maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik Pemda Mubar masih buruk.

“Kondisi ini tidak sampai menimbulkan krisis kepercayaan terhadap Pemda Mubar. Namun dengan pelayanan publik yang demikian maka yang dirugikan adalah masyarakat. Karena masyarakat tidak ada kepastian hukum atas pelayanan publik. Karena itu kita menyarankan agar komponen standarnya diperbaiki. Yang paling penting dalam pelayanan publik adalah pemenuhan komponen standar. Sebab, kalau tidak terpenuhi komponen standar maka kualitas pelayanan dipastikan buruk. Contoh, ketika di komponen standar pelayanan mestinya ada penyampaian bahwa tidak ada biaya terkait pelayanan itu. Tetapi karena tidak ada komponen standarnya dan ada penjelasan bahwa tidak ada biaya, bisa jadi ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan untuk memungut biaya,” paparnya.

Penulis : La Ode Biku

error: