Nasional

Pakar Kebijakan: Menyamakan Produk Tembakau Dengan Narkotika Akan Memicu Masalah Sosial

20
×

Pakar Kebijakan: Menyamakan Produk Tembakau Dengan Narkotika Akan Memicu Masalah Sosial

Sebarkan artikel ini
Pakar Kebijakan: Menyamakan Produk Tembakau Dengan Narkotika Akan Memicu Masalah Sosial

JAKARTA – Pasal 154 Undang-Undang Kesehatan (RUU) menyamakan produk tembakau dengan narkotika dan psikotropika.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai pasal ini bisa berdampak sosial.

Scroll kebawah untuk lihat konten

“Ini harus ditolak. Karena akan menjadi beban berat bagi kita semua,” ujar Trubus dalam keterangannya, Jumat (16/6/2023).

Menanam tembakau dan mengkonsumsi hasil tembakau, kata Trubus, sudah berlangsung secara turun-temurun sehingga menjadi bagian dari budaya dan kebiasaan masyarakat.

Menurut Trubus, penyamaan tembakau dengan narkotika dikhawatirkan akan menimbulkan bentrok di masyarakat.

“Jika dibandingkan dengan narkotika, yang terkena dampak langsung adalah para petani tembakau, khususnya di Jawa Tengah (Jawa Tengah) dan Jawa Timur (Jawa Timur) yang kehidupannya diwariskan secara turun-temurun sejak zaman Belanda, ” kata Trubus.

Ia menyarankan pemerintah lebih mengutamakan aspek perlindungan produk tembakau ketimbang menyamakannya dengan narkotika.

“Agar bisa berjalan dan berkembang. Bagaimanapun, perlindungan harus diutamakan. Petani dan industri sudah mengembangkan simbiosis mutualisme. Itu harus dilindungi. Dipupuk, bukan dihancurkan,” kata Trubus.

Apalagi, lanjut Trubus, produk tembakau yang sudah diatur dalam peraturan sebelumnya dan dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bukanlah produk yang dilarang.

Berlawanan dan jauh berbeda dengan narkotika dan psikotropika yang dilarang.

Sementara itu, Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) M. Yahya Zaini menilai produk tembakau merupakan salah satu pahlawan keuangan nasional.

Pada 2022 saja, Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang diterima negara mencapai lebih dari Rp 200 triliun. Rp. Tepatnya 218,62 triliun atau lebih dari 10 persen dari total penerimaan pajak negara.

Meski begitu, di sisi lain, menurutnya, pemerintah selalu memberikan hambatan kepada Industri Hasil Tembakau (IHT) dengan terus memperketat regulasi.

“Makanya pemerintah selalu bersikap ambivalen (bertentangan sikap) terhadap tembakau ini. Itu tidak baik,” ujarnya.

Yahya tegas menentang pengesahan pasal 154 RUU Kesehatan Omnibus Law bukan hanya karena faktor ekonomi.

Menurutnya, keduanya tidak bisa disamakan karena memiliki dampak yang jauh berbeda dan bertentangan dengan legalitas.

“Jangan lupa, ada sekitar 2 juta pekerja yang terlibat dalam produk tembakau, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini padat karya,” katanya.

Yahya bertekad memperjuangkan nasib rakyat yang bekerja di industri hasil tembakau.